Kamis, 06 Juni 2013 00:18

POSTKOTA PONTIANAK.COM

KUBU RAYA–Perjalanan proses pemerintahan di  Kab Kubu Raya selama lima tahun ini ternyata tidak dipungkiri  ada sedikit kemajuan, namun banyak pula yang menilai  tidak ada kemajuan bahkan penyimpangan merajalela, khususnya dalam sistem birokrasi. Wajar saja  jika ada masyarakat mendambakan agar sistem birokrasi di daerah   pemekaran tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan prosedurnya.

Hal ini diungkapkan pengamat hukum pemerintahan Kalbar  Supri, SH. Kepada MD dia mengatakan bahwa khusus di KKR sudah saatnya  ada pemimpin baru yang mampu memperbaiki  proses birokrasi yang sudah morat-marit. Salah satu contoh tidak berfungsi secara maksimal Baperjakat sebagai pelaksana lika-liku kepegawaian, karena tunduk pada power Bupati. “Hal ini nampak jelas dengan seringnya reshuffle pada SKPD secara tiba-tiba tanpa ada uji kelayakan disiplin ilmu. “Siapapun yang tidak sejalan alias menentang akan ditendang. Sedangkan yang tidak masuk kantor hingga berbulan-bulan tidak diberikan sanksi karena ada kedekatan dengan pengambil kebijakan,” tuturnya.

Jelas secara hukum sistim perintahan seperi itu tidak dibenarkan karena melanggar aturan yang berlaku. Harusnya penempatan SKPD diproses secara detail, terutama terkait SDM dan disiplin ilmunya  sehingga bidang tugasnya ada perubahan yang lebih baik, bukan malah bertambah buruk.

Profesionalisme kerja SKPD sangat menentukan nasib birokrasi di KKR, sehingga figur yang akan menempati pos pemerintahan harus diseleksi secara baik bukan berdasarkan amarah atau sentimen pribadi.

Namun begitu, morat-maritnya birokrasi di KKR diyakini Supri, dapat diperbaiki dengan ke-mampuan dan profesionalisme kinerja dari seorang tokoh birokrat yang dimiliki oleh putra asli dari Kalimantan Barat. Sebut saja Drs. Hermanus, M.Si, yang sudah terbukti berhasil memimpin saat menjabat sebagai Camat di Kabu-paten Bengkayang, Camat Sui Ambawang, Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Bengkayang, Kabag Pemerintahan Kab Kubu Raya dan karena dedikasinya yang baik beliau ditarik oleh Pemprov untuk ditugaskan di Bapeda Kalbar.

Tentu ini merupakan prestasi yang tidak mudah diraih karena dibutuhkan keahlian khusus dalam menangani berbagai mekanisme birokrasi yang ada dilingkup perintahan, khususnya di KKR.  Yang membanggakan lagi, Hermanus sangat idealis hingga tidak mempan dengan yang namanya suap. Sehingga selalu amanah dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Oleh karena itu, Supri menghimbau kepada masyarakat KKR jika pemerintahan KKR mau maju dan berkembang secara baik, maka jangan ragu lagi mempercayakan amanah ini kepada Drs. Hermanus, M.Si, untuk memegang tampuk kendalinya. “Karena jika bukan ahlinya, tunggu saja pasti kehancuran yang akan masyarakat rasakan,” imbaunya.(Helmi/kli)