Pontianak, ( POST KOTA ) – Dr. Herman Hofi Munawar, pakar hukum dan pengamat kebijakan publik, menyampaikan kritik keras terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam menyelenggarakan kompetisi inovasi bagi Aparat Sipil Negara (ASN). Menurutnya, agenda ini tidak akan berdampak signifikan tanpa memahami terlebih dahulu suasana kebatinan ASN dan permasalahan birokrasi yang ada di lingkungan Pemkot Pontianak. Kamis ( 19/9/2024 ).
“Agenda ini bagus untuk memotivasi ASN, tapi sayangnya Pemkot terkesan tidak memahami permasalahan yang ada. Inovasi hanya akan berhasil jika ada reformasi birokrasi yang mendalam,” ucapnya. Menurut Herman, Pemkot seharusnya lebih dulu fokus pada pembenahan masalah birokrasi yang selama ini menghambat produktivitas ASN.
Ia juga mempertanyakan inovasi yang selama ini diklaim Pemkot Pontianak. “Jika Pemkot mendapat penghargaan inovasi terbaik, saya heran, produk inovasi apa yang sudah mereka hasilkan?” Lanjutnya.
Herman yang juga Direktur LBH ” HERMAN HOFI LAW ” menekankan bahwa inovasi di level birokrasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, ia juga menyoroti permasalahan penegakan hukum yang sering kali out of context, sehingga ASN takut untuk berinovasi karena risiko dijerat hukum tanpa perlindungan yang memadai dari pimpinan. Menurutnya, ASN sering menjadi korban penegakan hukum yang emosional dan bercampur kepentingan politik, yang justru melemahkan semangat kerja mereka.
“Birokrasi seharusnya tidak statis, inovasi harus menjadi budaya. Namun, ASN kita terjebak dalam zona nyaman. Mereka takut mengambil risiko karena penegakan hukum kita cenderung tidak rasional,” tegas Herman.
Selain itu dia juga mengkritik lemahnya bagian hukum di Pemkot Pontianak dan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menurutnya semakin memperburuk kinerja birokrasi. “Forkopimda seharusnya menjadi wadah untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun sayangnya belum ada upaya serius ke arah tersebut,” pungkasnya.
Udin Subari.
