Pontianak – POST KOTA : Tingginya tingkat kriminalitas di Kota Pontianak akhir-akhir ini membuat warga resah. Pengamat Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar, menilai situasi ini sangat mengkhawatirkan dan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mengambil langkah tegas.
“Keamanan dan ketertiban masyarakat semakin terganggu. Tidak ada kenyamanan lagi jalan pada malam hari. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan motor marak terjadi. Bahkan yang sangat menyedihkan, tindak pidana dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, baik yang masih aktif bersekolah di SMP dan SMA maupun yang sudah putus sekolah,” ungkap Herman dalam keterangannya, Jumat (8/3).
Danrem 121/Abw Pimpin Sertijab Dandim 1201/Mempawah
Herman menuturkan, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan Pemkot untuk mengatasi situasi ini. Pertama, penanganan jangka pendek untuk mengembalikan situasi kota yang kondusif.
“Pemkot harus segera mengeluarkan peraturan wali kota yang melarang anak di bawah umur keluar pada malam hari. Mulai pukul 18.00 WIB, tidak boleh lagi ada anak yang keluar rumah atau kumpul-kumpul bersama teman sebaya. Jika ada yang mendesak, maka harus ditemani orang tuanya. Optimalkan patroli Sat Pol PP di setiap sudut kota, termasuk di setiap kafe atau tempat hiburan. Tidak boleh ada anak di bawah umur di tempat-tempat tersebut pada malam hari,” tegasnya.
Pangdam Tanjungpura Buka Rapim Kodam TA 2024 dan Bagikan Tali Asih Kepada Prajurit
Kedua, penanganan jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak.
“Pemkot harus mengoptimalkan fungsi lembaga pendidikan agar berperan aktif bersama pengurus Komite Sekolah untuk memberikan pemahaman pada orang tua. Selama ini, terkesan lembaga pendidikan sudah tidak berperan lagi. Guru terlalu disibukkan dengan hal-hal bersifat administratif dan mengabaikan pembinaan anak-anak di sekolah. Penguatan leadership kepala sekolah menjadi sangat penting dalam mengendalikan lembaga pendidikan dengan baik,” paparnya.
Dia juga menyoroti peran Komite Perlindungan Anak yang dinilai tidak berfungsi dengan baik.
“Komite Perlindungan Anak harus dioptimalkan. Kita rasakan selama ini tidak berfungsi dengan baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Herman menekankan pentingnya sinergisitas antara Pemkot, RT/RW, Babinsa, dan Babinkantibmas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan.
Saksi Membenarkan PKKPR PT.PBI yang diterbitkan sistem OSS dan secara Aturan Mempunyai Kekuatan Hukum
“Pemkot perlu memikirkan penambahan fasilitas atau kesejahteraan babinsa dan babinkantibmas yang selama ini tidak mendapatkan perhatian Pemda. Padahal, kerja mereka tidak dibatasi jam kantor. Sudah selayaknya Pemkot mengalokasikan anggaran khusus untuk babinsa dan babinkantibmas,” tandasnya.
Herman berharap dengan langkah-langkah tegas dan terukur dari Pemkot, situasi keamanan dan ketertiban di Kota Pontianak dapat segera pulih dan warga kembali merasa nyaman dan aman.
ABE PERS.
