PONTIANAK || POST KOTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat menggelar acara pengantar tugas Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Sabtu (30/09).
Pejabat yang beganti adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dari Pria Wibawa kepada Muhammad Tito Andrianto dan Kepala Divisi Pemasyarakatan dari Ika Yusanti kepada Hernowo Sugiastanto serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Dr. Harniati menjadi Eva Gantini.
Pria Wibawa juga mengapresiasi beberapa capaian para Pimti sebelumnya. Hal tersebut disampaikan saat talkshow pada acara pengantar tugas.
“Kita sempat berada pada peringkat ke-5 kinerja Anggaran terbaik dari 34 Kanwil lainnya. Setiap Bulan saya bersama Kepala Divisi Administrasi dan Jajarannya melakukan evaluasi kinerja Anggaran, sehingga kami dapat memberikan masukan dan strategi yang tepat untuk mendapatkan hasil yang baik. Tentunya ini merupakan kerja bersama Pimpinan Tinggi Pratama yang lain juga serta Tim yang solid,” ucapnya.
Selama kepemimpinannya, Pria menegaskan pentingnya merealisasikan inovasi dengan cara bekerjasama dengan Pemerintah di Daerah.
“Pemerintah Daerah adalah keluarga kita, salah satunya adalah adanya Unit Kerja Keimigrasian yang diproyeksikan dapat menjadi Kantor Imigrasi. Begitu juga untuk rencana dibangunnya satuan kerja Pemasyarakatan di Mempawah maupun di Kabupaten Sintang,” tambah Pria yang saat ini menjadi Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI.
Selanjutnya Harniati menyampaikan capaian Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Liberika Kayong Utara adalah kerja keras yang diraih bersama.
“Ini adalah kerja ikhlas dan kerja cerdas kita semua, kita yakin Kalimantan Barat adalah Daerah yang memiliki Sumber Daya yang Kaya. Mari kita gunakan untuk kemaslahatan Masyarakat. Alhamdulillah Kopi Liberika sudah memiliki sertifikat Indikasi Geografis dan pernah mendapatkan Juara 1 Tingkat Internasional di Spanyol,” jelas Harniati yang menjadi Direktur Kerja Sama Ditjen HAM.
Pada Tahun 2022 Ia juga menyebutkan terdapat dua Kota dan Kabupaten peduli HAM yakni Sambas dan Ketapang. Namun Pada Tahun 2023 terdapat Enam Kabupaten Kota yang digadang untuk mendapatkan penghargaan Kota dan Kabupaten Peduli HAM.
“Kita bekerjasama dengan Biro Hukum Setda Pemprov Kalbar dan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar untuk meraih capaian ini. Kerjasama ini perlu kita tingkatkan agar semakin banyak Kota dan Kabupaten Peduli HAM di Tahun berikutnya,” jelas Harniati.
Kemudian dibawah kepemimpinan Ika Yusanti sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan terdapat capaian Lapas dan Rutan di seluruh Kalbar berhasil mendapatkan sertifikat dapur laik Hygne.
“Standar kesehatan dan Kebersihan ini adalah petunjuk dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kami sedang membangun Dapur Rutan Pontianak untuk menjadi percontohan untuk dapur laik hygne se Kalimantan Barat. Semoga Kakanwil yang baru dapat meresmikan dalam waktu dekat. ” kata Ika yang telah menjadi Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI.
Dibawah kepemimpinan Ika Yusanti, dirinya juga mampu menjaga Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan se-Kalbar.
“Ada 3 Indikator keamanan dan ketertiban. Kecepatan dalam penanganan, kejadian yang menonjol, adakah kasus yang viral. Saya dalam kurung waktu 2022-2023, dibawah kepemimpinan Pria Wibawa. Saya sampaikan bahwa Kalbar berada pada kondisi yang kondusif,” ucap Ika.
Selanjutnya Muhammad Tito Andrianto selaku Kakanwil yang baru menyampaikan semangat awal untuk mengajak seluruh elemen Kantor Wilayah untuk dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan tugasnya di Kanwil Kemenkumham Kalbar.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus berkolaborasi dan yang paling utama adalah komunikasi dan koordinasi baik dalam internal maupun kerjasama dengan Instansi terkait. Percayalah proses tidak akan mengkhianati hasil,” tegasnya optimis.
Eva Gantini selaku Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM yang baru berkesempatan menyampaikan dimasa kepemimpinannya penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa PMPJ menjadi hal yang penting dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme.
“Dalam memastikan kepastian hukum para Notaris dan pengguna jasa Notaris di Kalbar, prinsip PMPJ adalah hal fundamental untuk memastikan keamanan status hukum menghindari Pencucian Uang. Kita akan terus bekerjasama dengan Biro Hukum untuk menyosialisasikan penerapan PMPJ bagi seluruh Notaris,” ucapnya.
Abussamah selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerinah Provinsi Kalimantan Barat yang membacakan sambutan Penanggung Jawab Gubernur Provinsi Kalimantan Barat sangat mengapresiasi kegiatan ini untuk meningkat kolaborasi dan kerjasama dalam menjalankan tugas.
“Saya yakin dengan kemampuan Pimpinan yang baru dapat meneruskan Kantor Wilayah menjadi semakin baik, mari kita mulai babak baru ini dengan semangat baru. Agar bakti yang kita persembahan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Dirinya juga secara pribadi menyampaikan kebahagiaannya atas kerjasamanya untuk mendorong Kota dan Kabupaten peduli HAM di Kalimantan Barat, pentingnya Rencana Aksi Nasional HAM serta menyampaikan agenda Festival HAM di Kota Singkawang dalam waktu dekat.
Acara pengantar tugas ini juga diisi dengan pemutaran video kilas balik, penyerahan cendera mata, dilanjutkan sesi foto bersama dan hiburan band parawali.
Berhalangan hadir pada kesempatan ini Kepala Divisi Pemasyarakatan yang baru karena masih ada urusan yang harus diselesaikan pada jabatan sebelumnya.
Namun hadir memenuhi undangan secara langsung para stakeholder diantaranya Imik Eko Putro Kakanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalbar, Fajar Sukristyawan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalbar, Kombespol. Bowo Gede Imantio Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Brigjenpol. Sumirat Dwianto Kepala BNNP Kalbar, Kolonel Mar Qomarudin Wakil Komandan Lantamal, Tariyah Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar, Rosemary Aref Sekretaris INI Kalbar, Ready Susanto Bong Perwakilan Anggota MKNW Kalbar, Klara Dawi Dekan Fakultas Hukum UPB, Anto Sumartono General Manager Aston Pontianak, Ricky Coen Arifin General Manager Mercure, Setiadi General Manager Transera, Branch Manager KC Pontianak Abdurrachman, Yuniarti Lasmono dan Yusuf Setiawan Perwakilan BRI Pontianak.
Hadir juga secara langsung Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural, Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar, JFT dan JFU Kantor Wilayah serta Persatuan Darma Wanita Pengayoman Kalimantan Barat dan Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Kalimantan Barat. (Foto: Rzh/Tgh | Nar: Alf)
