Peran Strategis Pelabuhan dan Transportasi Laut : Tantangan dan Harapan bagi Kalimantan Barat

 

( Photo Istimewa )

Foto Ist

POST KOTA : Pontianak, Rabu 8 Mei 2024 – Dr. Herman Hofi Munawar, seorang Pengamat Kebijakan Publik, menyoroti peran strategis laut dalam mendukung kebutuhan masyarakat Indonesia melalui perdagangan interinsuler. Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan laut yang tidak dapat dipungkiri, yang menjadi tulang punggung dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), sebagai bagian dari republik ini, tidak terkecuali dari pentingnya peran laut. Herman menekankan perlunya infrastruktur, regulasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk menciptakan pelayaran dan pelabuhan yang aman dan nyaman.

Salah satu masalah yang dihadapi adalah manajemen yang amburadul di pelabuhan, yang berkontribusi pada kenaikan harga barang. Kurangnya perhatian terhadap keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum pelayaran juga menjadi perhatian serius.

Pada tingkat kebijakan, belum terlihat fokus yang cukup terhadap penataan transportasi laut dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Dr. Herman Selaku Praktisi Hukum UPB Pontianak juga menyoroti tumpang tindihnya regulasi dan ketidakjelasan kewenangan, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pelaku usaha.

Dalam konteks Kalbar, meskipun terdapat pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah yang disebut-sebut sebagai pelabuhan berstandar internasional terbesar di Pulau Kalimantan, namun belum terlihat aktivitas yang mencerminkan standar internasional tersebut. Hal ini menjadi perhatian utama bagi masyarakat Kalbar, mengingat pentingnya pelabuhan laut sebagai pintu masuk utama bagi 80% konsumsi masyarakat.

Dia menekankan perlunya optimalisasi fungsi pelabuhan laut, baik dalam proses bongkar muat barang maupun dalam penegakan hukum dan keamanan pelayaran.

Herman Hofi juga menyoroti perlunya peningkatan kewenangan bagi pejabat terkait di pelabuhan, seperti Syahbandar dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta kerjasama antarinstansi untuk meningkatkan efisiensi dalam tugas dan fungsi masing-masing.

Udien Subarie.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *