Pertambagan Ilegal (PETI) Merusak Tekstur, Kultur Tanah dan Lingkungan Hidup

Peti

POSTKOTA | KETAPANG : Maraknya kegiatan Pertambangan Emas dan Zircon Tanpa Izin (PETI) Terpantau di lapangan di wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS) Polres Ketapang juga memasang baliho/spanduk himbauan yang isinya memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penambangan

“Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, karena perbuatan penambangan tanpa izin (PETI) melanggar ketentuan dalam pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batu Bara yang Berbunyi: ” Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000; (seratus miliyar rupiah)”, demikian bunyi himbauan.

 

Himbauan

Kepala Desa Sungai Besar Besar Ahmad Wani sangat mendukung himbauan yang dibuat pihak Polres Ketapang. Jangan ada lagi penambang di sana, semoga bermanfaat buat kita semua, ” ujar A. Wani dihubungi via WhatsApp Senin(27/03/2023).

Hal senada disampaikan juga salah satu tokoh Desa Sungai Besar, yang menyampaikan bahwa pihaknya terlibat dalam pemasangan baliho himbauan bersama anggota Polsek MHS.
” Itu baleho kami pasang bersama anggota Polsek,ada sekitar 5 titik yang di pasang di km 26. Untuk saat ini sih itu hanya sekedar himbauan aja bang, tapi kayaknya himbauan tersebut tidak begitu banyak pengaruh nya terhadap para penambang tersebut, tapi untuk saat ini mereka kerja sebagian besar pakai manual, ” beber Safarudin.

Menurut Safarudin pihaknya berharap kedepan nya para penambang itu jangan lagi merambah ke hutan yang masih hijau.

“Kalau untuk di hentikan total mungkin agak sulit bang, apalagi sebagian penambang adalah orang kampung sendiri kalau sudah bicara perut tu emang sakit juga, ” Lanjut Safarudin.

Dia menegaskan, bahwa dalam waktu dekat akan mengadakan patroli bersama di areal lubuk Toman membuat batasan kepada para penambang, agar mereka tidak lagi merambah kehutan yang msih hijau.

” Andaikan dengan pembuatan batas juga tidak berhasil maka kami akan bergerak atas nama masyarakat, ” tutup Safarudin.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup(Perkim-LH) Kabupaten Ketapang, Ir. Husnan, MTP dihubungi melalui sambungan WhatsApp menegatakan, bahwa kegiatan PETI sangat merusak lingkungan, terutama akan merubah topografi, tekstur dan kontur tanah, merusak biota dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Dinas Perkim. LH sangat tidak setuju dengan maraknya PETI sehingga telah melakukan beberapa upaya pencegahan PETI.

“Antara lain melakukan sosialisasi bahaya PETI di Kec. MHS pada tahun 2021 dan 2022 dengan mengundang aparatur kecamatan, desa, BPD, LPM, tokoh agama, tokoh masyarakat & perwakilan masyarakat MHS . Narasumber dr Kepolisian, TNI dan Dinas Perkim-LH tahun 2021 dan untuk tahun 2022 narasumbernya dari Dinas Perkim-LH, ” Tegas H. Ir Husnan.
Penulis: (Team)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *