Mempawah, PostkotaPontianak.com :
Menjelang pencoblosan, isu politik uang kembali menghantui demokrasi di Mempawah. Iswandi, salah satu warga Mempawah, mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya praktik ini.
“Saya prihatin melihat nilai-nilai demokrasi yang semakin terkikis oleh politik uang,” ungkap Iswandi kepada Tim PostkotaPontianak.com. Selasa ( 6/2/224 ).
Menurut Iswandi, praktik politik uang sudah marak terjadi sejak 10-15 tahun lalu. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari rendahnya kualitas calon pemimpin hingga lemahnya pengawasan.
Larangan HP di Bilik Suara: Jaga Kerahasiaan dan Keamanan Pemilu 2024
“Banyak calon yang maju tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan intelektual untuk menyampaikan visi misi mereka kepada masyarakat. Mereka hanya mengandalkan politik uang untuk meraih suara,” papar Dia.
Lebih lanjut, Iswandi menyayangkan sikap masyarakat yang sudah terbiasa dengan politik uang. Hal ini membuat praktik ini semakin sulit diberantas.
Larangan Bawa HP Saat Pencoblosan Perlu Disosialisasikan Lebih Masif
“Masyarakat sudah terlena dengan politik uang. Mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ia meminta Bawaslu untuk bersikap tegas dalam menindak pelanggaran politik uang. Ia juga mengajak tokoh masyarakat dan agama untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang.
Sosialisasi Umroh Plus Turki, Dubai, dan Langsung Madinah Bersama Asafi Tour
“Politik uang bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga menggerogoti moralitas anak bangsa,” tegasnya.
“Kita harus bersama-sama melawan praktik ini demi mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat,” pungkasnya.
Politik uang merusak demokrasi dan moralitas bangsa. Mari bersama-sama melawannya !
Abe Pers.
