Foto dok polisi news.
POST KOTA ( MEMPAWAH ) : —Rekonstruksi jalan Amri yang menghubungkan Desa Sungai Burung dan Parit Bugis, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, menuai kritik pedas dari warga setempat. Proyek yang digarap oleh CV. Persada dengan anggaran lebih dari Rp 8 miliar itu dianggap tidak profesional, mulai dari penggunaan material berkualitas rendah hingga pengerjaan yang dinilai asal jadi.
Mansyur, warga Desa Parit Bugis, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kualitas proyek tersebut. Menurutnya, penggunaan material tidak sesuai standar dan mekanisme pengerjaannya asal-asalan.
“Untuk batu yang digunakan, apakah memang sesuai spesifikasi seperti yang ada di lapangan? Kalau benar, saya minta lihat Rancangan Anggaran Biayanya,” tegas Mansyur dengan nada kesal, Senin (11/11/2024).
Ia juga menyebut banyaknya batu yang dipasang sudah patah. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh kurangnya pengawasan sehingga pengerjaan terkesan asal-asalan tanpa memperhatikan mutu konstruksi.
“Asal-asalan, lihat saja batu-batunya sudah banyak yang pecah. Ini akibat kelalaian pengawasan, pengerjaannya jadi sembarangan,” ujar Mansyur.
Mansyur menambahkan, ada indikasi korupsi dalam proyek ini. Ia mempertanyakan perbedaan lebar jalan dari titik awal hingga batas desa.
“Lebar jalan dari Desa Sungai Burung itu 4 meter, tapi mendekati Desa Parit Bugis malah mengecil jadi 3,5 meter. Alasannya dana tidak cukup karena penimbunan lebih banyak,” ungkapnya dengan nada curiga.
Tak hanya itu, Mansyur juga mengungkapkan bahwa gorong-gorong yang sudah pecah malah langsung ditimbun tanah dan batu oleh para pekerja.
Di sisi lain, Hendy Pratama, warga Mempawah lainnya, mencurigai adanya kongkalikong antara kontraktor dan dinas terkait.
“Kayaknya ada ‘ikatan batin’ antara kontraktor dan pihak dinas, sehingga sejumlah proyek dari PUPR Mempawah dengan nilai fantastis ini sepertinya dikelola oleh kontraktor yang sama, meski nama perusahaannya berbeda. Ini bisa jadi monopoli terselubung,” kritik Hendy.
Sementara itu, Direktur CV. Persada saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp justru memilih memblokir kontak wartawan, alih-alih memberikan klarifikasi. Sikap ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam proyek tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dari Bina Marga PUPR Mempawah juga tidak berhasil dikonfirmasi. Saat disambangi ke kantornya pada Jumat (08/11/2024), pejabat tersebut tidak berada di tempat.
Proyek jalan ini awalnya diharapkan menjadi solusi bagi akses transportasi warga sekitar, namun kini justru menjadi sorotan karena kualitas pengerjaannya yang diragukan. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan tidak ada penyimpangan anggaran yang merugikan masyarakat.
Dg/ Abe Pers.
