NASIONAL – Lembaga Analis dan Konsultan Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan ini semula dimulai dari 3-20 Juli 2021 kemudian diperpanjang hingga 25 Juli 2021 mendatang. Hal ini pun dilakukan Pemerintah dalam rangka menekan laju Covid-19 di Indonesia.
Berdasarkan hasil survei CISA yang berlangsung sejak tanggal 3 – 19 Juli 2021 yang dilakukan di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Simple Random Sampling didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah.
“Pasca PPKM ini diambil sebagai preferensi kebijakan dalam rangka menekan angka Covid-19 di Indonesia justru mayoritas publik tidak puas terhadap kinerja Pemerintah. Praktis, hanya 45,83 persen yang menyatakan puas sedangkan 54,17 persen masyarakat menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi,” ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya pada Kamis (22/07/2021).
Menurut Herry disamping sektor kesehatan yang menjadi urgensi, masyarakat menginginkan Pemerintah juga turut memperhatikan sektor ekonomi, sosial dan politik.
“Selain sektor kesehatan ternyata 26,42 persen publik menginginkan agar Pemerintah memperhatikan sektor ekonomi seperti Industri, Perdagangan dan UMKM. Saya kira saat ini sektor ekonomi juga dianggap penting,”ungkapnya.
Lebih lanjut Dia menyebutkan setelah sektor Ekonomi, masyarakat juga meminta Pemerintah untuk menyoroti sektor lain seperti sektor Kesehatan dan sektor Sosial.
“Setelah sektor ekonomi, sebanyak 22,42 persen masyarakat mendorong Pemerintah konsisten menyoroti sektor kesehatan seperti fasilitas kesehatan, vaksinasi dan gizi sedangkan ada 21,75 persen yang melihat bahwa sektor sosial yang terdiri dari Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan juga layak untuk diprioritaskan,” sebutnya.
Selain persoalan ekonomi, kesehatan hingga sosial, masyarakat mengingatkan Pemerintah untuk tidak mengesampingkan sektor politik dan pendukung lainnya seperti Pariwisata, Pendidikan dan Agraria.
“Di benak publik saat ini Pemerintah tidak boleh mengesampingkan sektor Politik karena ada 15,58 persen yang mengingatkan Jokowi soal penegakkan hukum, birokrasi hingga pelayanan publik serta 13,38 persen juga melihat Pariwisata, Pendidikan dan Agraria juga harus dioptimalkan dengan baik sekalipun berada pada masa pandemi,” tutur Herry.
Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen serta melibatkan 1.200 responden ketika Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat seyogianya diiringi dengan inovasi yang implikatif.
“Selama PPKM Darurat, 16,33 persen masyarakat berharap Pemerintah konsisten dan terus meningkatkan stimulus melalui subsidi seperti Bantuan Sosial Tunai Sementara sebagai konsekuensi logis implikasi dari terkuncinya sumber-sumber mata pencaharian,” kata Herry.
Sementara itu, harapan publik terhadap kebijakan Pemerintah terkait perbaikan dan peningkatan ketersediaan alat kesehatan, pemberian modal usaha untuk UMKM, subsidi kebutuhan pokok, perbaikan dan peningkatan fasilitas kesehatan hingga komunikasi publik Pemerintah serta percepatan birokasi dan pelayanan publik juga perlu ditingkatkan.
“Adapun 14,58 persen masyarakat yang tetap mendukung Pemerintah meningkatkan ketersedian alat kesehatan, 13,58 persen meminta Pemerintah juga meningkatkan pemberian subsidi berupa modal usaha untuk UMKM, 13,09 persen subsidi untuk kebutuhan pokok, 12,92 persen persoalan perbaikan dan peningkatan infrastruktur kesehatan serta 12,08 persen menyoroti pelayanan kesehatan,”jelas Herry.
Apalagi dengan diperpanjangnya PPKM Darurat serta evaluasi publik dengan sering terjadinya kegaduhan politik akibat pola komunikasi Pemerintah dalam hal penyampaian informasi membuat masyarakat mendesak Pemerintah Pusat untuk membuat terobosan pada aspek tersebut.
“Sebanyak 9,75 persen masyarakat yang menyebut Pemerintah harus memperbaiki pola-pola komunikasi publik yang sering menimbulkan inkonsistensi, multipersepsi bahkan kegaduhan di masyarakat serta 7,67 persen yang mendorong adanya terobosan terhadap percepatan birokrasi dan pelayanan publik selama diselenggarakannya PPKM Darurat,”tutup Herry Mendrofa./SP/red
