[POST KOTA] PONTIANAK – Penyidikan dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat menjadi perhatian publik. Perkara tersebut memunculkan diskusi mengenai status hukum dana CSR serta batas penerapan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari perusahaan swasta.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak terburu-buru mengategorikan dugaan penyimpangan penggunaan dana CSR sebagai tindak pidana korupsi. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus terlebih dahulu diuji berdasarkan unsur-unsur hukum yang berlaku.

Herman menilai, salah satu aspek mendasar yang perlu diperjelas dalam perkara tersebut adalah status hukum dana CSR, mulai dari sumber pendanaan, kepemilikan, mekanisme penyaluran hingga kemungkinan keterkaitannya dengan keuangan negara.

Ia menjelaskan bahwa dana CSR pada prinsipnya berasal dari anggaran perusahaan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sendiri diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam ketentuan tersebut, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaannya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

“Dana CSR pada dasarnya merupakan dana perusahaan. Karena itu, harus dibedakan terlebih dahulu antara kekayaan perusahaan swasta dengan keuangan negara. Jangan sampai persoalan penyimpangan pengelolaan dana langsung diberi label tindak pidana korupsi tanpa pengujian unsur hukumnya,” ujar Herman.

Menurutnya, dana CSR yang bersumber dari perusahaan swasta pada prinsipnya memiliki karakteristik berbeda dengan keuangan negara. Keuangan negara mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah serta kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dan BUMD.

Karena itu, status dana CSR tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keterlibatan pejabat pemerintah daerah dalam suatu kegiatan. Harus ditelusuri terlebih dahulu asal-usul dana, mekanisme penyaluran, aliran penggunaannya, serta hubungan hukumnya dengan keuangan negara.

Ia menilai, apabila dana yang dipersoalkan benar-benar berasal dari perusahaan swasta, tidak masuk ke kas negara atau daerah, dan tidak memiliki keterkaitan dengan kekayaan negara, maka unsur kerugian keuangan negara dalam konstruksi tindak pidana korupsi harus diuji secara cermat.

Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur hukum yang wajib dibuktikan oleh penyidik. Salah satunya adalah unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam delik korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian tersebut.

Apabila persoalan yang ditemukan hanya berkaitan dengan penyimpangan penggunaan dana milik perusahaan swasta, menurutnya, aparat penegak hukum perlu mengkaji kemungkinan penerapan ketentuan hukum lain yang lebih sesuai dengan fakta perbuatan.

Misalnya, apabila ditemukan unsur penggelapan, penipuan, atau perbuatan melawan hukum lainnya, penanganannya harus didasarkan pada unsur pidana yang benar-benar terpenuhi.

“Dalam penegakan hukum, yang harus menjadi dasar adalah fakta dan alat bukti, bukan sekadar asumsi. Tidak setiap penyimpangan penggunaan dana otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Meski demikian, Herman juga mengingatkan bahwa dana CSR yang berasal dari perusahaan swasta bukan berarti kebal dari proses hukum. Apabila ditemukan keterkaitan dengan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, suap, atau unsur tindak pidana korupsi lainnya, hal tersebut tetap harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga menyoroti kemungkinan keterlibatan pejabat daerah dalam kepanitiaan kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, keterlibatan pejabat dalam sebuah kegiatan tidak serta-merta mengubah status dana CSR perusahaan swasta menjadi keuangan negara.

Penyidik, kata Herman, harus mampu menguraikan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, sumber pendanaan, aliran uang, kewenangan masing-masing pihak, serta bentuk perbuatan yang diduga melanggar hukum.

Dengan demikian, proses penyidikan tidak boleh hanya berfokus pada siapa saja yang terlibat dalam kegiatan, tetapi juga harus menjelaskan konstruksi hukum dan unsur pidana yang menjadi dasar penanganan perkara.

Lebih jauh, Herman mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Penerapan pasal tindak pidana korupsi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru apabila unsur-unsur yang dipersyaratkan tidak terpenuhi.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai dasar hukum penanganan perkara tersebut, termasuk status dana yang dipersoalkan, apakah benar masuk dalam kategori keuangan negara atau merupakan dana milik perusahaan swasta.

Ia berharap penyidikan yang dilakukan Kejati Kalbar tetap berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan bertumpu pada alat bukti yang kuat.

Perkara dugaan penyalahgunaan dana CSR dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang kini menjadi perhatian masyarakat. Pandangan Herman Hofi Munawar membuka ruang diskusi mengenai batas antara penyimpangan pengelolaan dana perusahaan dengan tindak pidana korupsi.

Namun, pandangan tersebut merupakan analisis hukum dari seorang pengamat dan bukan kesimpulan yang mengikat penyidik maupun pengadilan. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti, serta proses hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, Kejati Kalbar diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai konstruksi perkara, sumber dana, dugaan perbuatan melawan hukum, serta unsur pidana yang menjadi dasar penyidikan.

Persoalan utama dalam perkara ini bukan semata-mata untuk kegiatan apa dana CSR digunakan, melainkan dari mana sumber dana tersebut berasal, bagaimana mekanisme pengelolaannya, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah unsur tindak pidana yang disangkakan benar-benar terpenuhi.
Kepastian hukum harus ditegakkan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah.