Mempawah, Postkota Pontianak – Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pengadaan air baku Pelabuhan Kijing Internasional menjadi sorotan publik di Kalimantan Barat. Proyek ini, yang masuk dalam infrastruktur vital untuk mendukung kebutuhan air baku pelabuhan internasional, menimbulkan sengketa lahan dengan sejumlah ahli waris di Mempawah. Salah satunya adalah lahan milik ahli waris Almarhum Haimy dan Daeng Tahir, yang hingga kini belum terselesaikan secara hukum maupun administrasi.
Di tengah kontroversi ini, Mahadir, penanggung jawab aksi berjilid-jilid di Mempawah dan KPK Jakarta, turun tangan untuk memperjuangkan hak atas tanah yang ia sebut “milik rakyat yang sah.”
“Kami tidak berkepentingan menjatuhkan Ria Norsan sebagai Gubernur. Kepentingan kami cuma satu — bagaimana tanah milik ahli waris Haji Haimi dan Daeng Tahir bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” katanya dalam pesan suara yang diterima redaksi pada 30 Oktober 2025.
Aksi, Bukan Ambisi Politik
Mahadir menjelaskan, aksi demonstrasi digelar setiap tanggal 2 setiap bulan, dan untuk bulan depan direncanakan tanggal 7 November 2025, karena pihak pemilik hak atas tanah berhalangan hadir.
Ia menekankan, perjuangannya murni untuk kepentingan rakyat, bukan politik:
“Kami menolak dianggap sebagai gerakan politik perebutan kekuasaan. Kami murni memperjuangkan hak atas tanah rakyat.”
Sengketa ini muncul di lahan yang akan digunakan untuk pengadaan air baku Pelabuhan Kijing, proyek PSN yang vital untuk industri dan logistik regional. Persoalan lahan ini, menurut Mahadir, belum pernah mendapatkan tanggapan resmi dari pemerintah daerah, sehingga jalur demonstrasi dipilih sebagai cara untuk memaksa penyelesaian.
KPK Jadi Tujuan
Mahadir menjelaskan, alasan memilih KPK Jakarta sebagai lokasi aksi adalah karena lembaga antirasuah tersebut sedang menyelidiki sejumlah kasus yang melibatkan pejabat Kalbar.
“KPK hari ini sedang gencar memeriksa Gubernur Ria Norsan. Bahkan rumah dinas Bupati Mempawah Erlina juga diperiksa,” ujarnya.
Ia berharap momentum ini bisa mendorong pihak-pihak terkait agar menanggapi tuntutan sengketa tanah. Mahadir menambahkan, pihaknya menduga ada indikasi perampasan tanah oleh kelompok yang berafiliasi dengan Ria Norsan, yang menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinannya.
Dukungan dari Mahasiswa
Aksi bulan lalu dapat terlaksana berkat bantuan kelompok mahasiswa dan pihak lain yang ikut menyuarakan tuntutan di KPK. Mahadir menekankan, meskipun terkendala dana, gerakan akan tetap berjalan.
“Kalau dana terbatas, kami tetap menyampaikan surat pemberitahuan dan tuntutan tertulis setiap tanggal 2, sebagai simbol keberlanjutan perjuangan.”
Permintaan Klarifikasi
Mahadir meminta media membantu mengklarifikasi persoalan ini kepada Gubernur Ria Norsan dan Bupati Mempawah Erlina.
“Sampai sekarang tidak ada klarifikasi resmi. Mereka malah menggunakan pihak lain untuk membantah kami. Publik berhak tahu kebenaran,” tuturnya.
Suara yang Tak Akan Padam
Aksi berjilid-jilid Mahadir dan kelompoknya menunjukkan tekad untuk menuntut keadilan atas tanah rakyat, meskipun tantangan datang dari janji kosong, tekanan politik, dan keterbatasan dana.
“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang ada kekeliruan, ayo duduk bersama. Tapi kalau tidak, kami tetap menyuarakan hak rakyat,” tegas Mahadir.
Dengan konteks proyek PSN dan sengketa lahan yang masih berlangsung, perjuangan Mahadir menjadi simbol bagaimana konflik pembangunan dan hak tanah rakyat bisa menimbulkan gelombang aksi publik, dari Mempawah hingga ke KPK Jakarta.
HR
