Mempawah, Postkota Pontianak – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mempawah, Faisal, kembali melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Mempawah terkait penganggaran pembangunan rumah dinas Bupati Mempawah senilai Rp22 miliar. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk prioritas anggaran yang keliru dan tidak berpihak kepada masyarakat.
Faisal menyebut Pemkab Mempawah saat ini berada dalam kondisi keuangan yang ketat, terlihat dari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 20 persen dengan alasan efisiensi. Namun, di tengah kebijakan penghematan tersebut, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan rumah dinas baru.
“Ini sebuah ironi. Pemerintah bicara efisiensi, tetapi di sisi lain mengeluarkan anggaran puluhan miliar hanya untuk rumah dinas. Ada ketidakkonsistenan dalam pengelolaan anggaran daerah,” tegasnya.
Rumah Dinas Lama Dinilai Masih Layak
Faisal menegaskan bahwa rumah dinas bupati yang ada saat ini masih sangat layak digunakan, sehingga pembangunan baru dinilai tidak memiliki urgensi. Menurutnya, proyek tersebut lebih mencerminkan peningkatan kenyamanan pejabat daripada kebutuhan masyarakat.
“Apa urgensinya membangun rumah dinas baru? Infrastruktur rusak, pendidikan butuh perhatian, pelayanan publik masih minim—itu jauh lebih mendesak dibanding membangun rumah untuk pejabat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi, sementara banyak fasilitas publik membutuhkan perbaikan.
HMI: Anggaran Harus Pro-Rakyat
HMI Mempawah menilai anggaran Rp22 miliar tersebut lebih tepat dialokasikan untuk sektor-sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Beberapa kebutuhan mendesak yang disebutkan Faisal antara lain:
- Perbaikan jalan lingkungan dan desa,
- Peningkatan kualitas sekolah,
- Penguatan fasilitas kesehatan,
- Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM.
“Anggaran adalah amanah rakyat. Kalau digunakan untuk fasilitas pejabat, lalu apa yang didapat rakyat? Pemerintah harus menetapkan skala prioritas yang benar. Ini uang publik, bukan uang pribadi,” tegasnya.
Sorotan Publik Menguat
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, Faisal menilai pembangunan rumah dinas baru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Kepercayaan publik itu mahal. Sekali pemerintah abai terhadap rasa keadilan masyarakat, dampaknya panjang. Kami di HMI mengingatkan agar kebijakan seperti ini tidak menurunkan kepercayaan rakyat,” ujarnya.
Faisal menekankan bahwa dengan berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi daerah, pemerintah seharusnya fokus pada kebijakan yang memberikan manfaat luas.
“Pemerintah daerah mustinya hadir dengan kebijakan yang menenangkan rakyat, bukan membuat mereka bertanya-tanya soal keadilan anggaran. Kalau benar-benar pro-rakyat, tinggalkan dulu proyek yang tidak mendesak,” tutupnya.
PENULIS: HR
