Kenapa Publisher Right Platform Digital Sepatutnya Ditolak Masyarakat Pers ?
POST KOTA ( PONTIANAK ) : Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (DPD HPI) Kalbar,siap mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna mempromosikan produk, daerah dan lain – lain kepada para tamu atau wisatawan baik itu wisatawan domestik dan lokal,hal itu di jelaskan oleh pemerhati kepariwisataan sekaligus Sekretaris DPD HPI Kalbar Hany Soendjogo saat di temui awak media bertempat di Cafe Canglai Jl.Sultan Abdurrahman Pontianak, Jum’at (17/02/23).
Perempuan yang akrab disapa dengan Hany ini membeberkan berdirinya Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) didirikan sebagai hasil dari Konvensi Himpunan Duta Wisata Indonesia (HWDI) 1983,Konvensi nasional pertama ini diprakarsai oleh Joop Ave, mantan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia.
Konvensi tersebut dihadiri oleh sembilan asosiasi pemandu provinsi dan Asosiasi Pemandu Bali sebagai tuan rumah,pada Konvensi Kedua tanggal 5 Oktober 1988 di Palembang, Sumatera Selatan, HDWI diganti menjadi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI),karenanya, HPI adalah asosiasi resmi pemandu wisata di Indonesia.
Lismaryani Sutarmidji Buka Gelar Pangan Murah Dan Gelar Pangan Lokal Dalam Rangka Hut Pemprov Kalbar Ke-66
Pengurus Nasional HPI disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Pengurus Provinsi adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Pengurus Kabupaten adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Himpunan Pramuwisata Indonesia atau Asosiasi Pemandu Wisata Indonesia adalah organisasi non-profit, non-politik dari pemandu wisata berlisensi dan individu,tujuan utama organisasi ini adalah untuk mengikat, memastikan dan mempromosikan para pemandu wisata diakui sebagai duta negara, bebernya.
Hany menjelaskan kembali, tidak sampai disitu saja, HPI juga dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dengan hak asasi dan tidak memberikan toleransi terhadap deskriminasi berdasarkan usai, kelamin,suku, warga negara dan agama.
Seorang Pramuwisata harus mengetahui tanggung jawab sosial, arti kata harus bisa peka terhadap kehidupan lingkungan sosial masyarakat dan harus menjaga lingkungan alam, harus bisa mempunyai kemampuan mengetahui produk dan sebagainya, serta berkewajiban untuk membangun citra positif agar berguna dalam menjalankan tugasnya sebagai Guiding atau pemandu wisata kepada tamu atau wisatawan yang ingin berkunjung ke objek wisata di tuju,jelas nya.
Pramuwisata harus mengetahui dan mampu menjual menguasai betul daerah yang akan di tuju salah satu contoh contoh di Kalbar khusus nya di Kota Pontianak sendiri,dia harus menjaga terkait tentang keamanan, kenyamanan,tamu atau wisatawan itu sendiri.
Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Tanjungpura – Ulak medang – Tanah Merah, PPK Memberikan Perpanjangan Waktu Pekerjaan dan Pemberian Kesempatan Menyelesaiakan Pekerjaan
Pramuwisata harus memiliki sertifikasi khusus tentang kepariwisataan yang di sahkan atau di keluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat,ia juga harus bisa mempunyai skill insting, serta mengetahui karakteristik wisatawan tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bertentangan dan bermasalah dengan hukum serta dengan kode etik HPI,di larang keras bekerja di luar jalur tugasnya, karena menghindari terjadinya kesusilaan, nantinya akan berhadapan dengan hukum,itu sangat – sangat di larang keras dan sudah tertuang di dalam AD/RT HPI itu sendiri, pungkas Hany./* Ful.
