[POST KOTA] PONTIANAK – Upaya legalisasi pertambangan rakyat di Kalimantan Barat melalui penetapan 364 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Good Mining Practice patut diapresiasi. Namun, proses tersebut tidak boleh berhenti sebatas kegiatan seremonial maupun penerbitan izin tanpa diikuti kesiapan pengelolaan di lapangan.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai bahwa pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten, harus mengambil peran lebih awal dalam mempersiapkan masyarakat sebelum proses perizinan pertambangan rakyat dilaksanakan.
Menurutnya, masyarakat penambang perlu dipersiapkan secara bertahap melalui pendataan, pembentukan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, serta pemahaman terhadap regulasi pertambangan. Persiapan tersebut menjadi penting agar izin yang nantinya diterbitkan benar-benar dapat dijalankan dan tidak hanya menjadi dokumen formal.
Selain kesiapan masyarakat, format pengelolaan WPR juga harus dirumuskan secara jelas sejak awal. Hal ini mencakup pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, mekanisme pembagian hasil, standar operasional, hingga sistem pengawasan.
Herman menegaskan bahwa pengawasan pertambangan rakyat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten perlu membangun sistem pengawasan berjenjang dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta organisasi terkait.
Manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar juga harus menjadi perhatian utama. Legalitas WPR dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) semestinya memberikan dampak nyata, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan perekonomian masyarakat, kontribusi terhadap desa, hingga pelaksanaan program reklamasi yang melibatkan warga setempat.
Jangan sampai legalitas pertambangan rakyat justru hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan tidak memperoleh manfaat yang seharusnya.
Menurut Herman, legalitas tanpa kesiapan kelembagaan, kapasitas masyarakat, dan sistem pengelolaan yang baik justru berpotensi melahirkan persoalan baru. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten harus bergerak lebih awal dalam menyusun pola persiapan, format pengelolaan, mekanisme pengawasan, serta jaminan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dengan persiapan yang matang dan pengawasan yang terarah, legalisasi pertambangan rakyat di Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mendorong kegiatan pertambangan yang profesional, mengutamakan keselamatan kerja, memperhatikan kelestarian lingkungan, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

