PONTIANAK ( PKP ) – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalbar Andreas Acui Simanjaya mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak kelapa sawit (CPO), ia mengakui kesal dengan fenomena yang terjadi tiga bulan terakhir ini dimana minyak goreng langka di negeri kita tercinta ini.
“Saya mendukung Langkah yang diambil Presiden Jokowi, sebenarnya kesal juga dengan fenomena 3 bulan belakangan ini dimana kelangkaan minyak goreng terjadi sementara kita ini salah satu negara Utama produsen CPO didunia.” Jelas Acui.
Menurut Acui, hal ini menggambarkan kurangnya kepekaan okmun Pemerintah yang memegang regulasi peredaran minyak Goreng / CPO dan Pengusaha yang usahanya minyak goreng dan CPO
Dalam kondisi kekurangan minyak goreng yang melanda negara kita dan bahkan sudah dijadikan salah satu isu unjuk rasa terhadap Pemerintah, tidak ada niat baik dan upaya pihak-pihak ini memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Kerakusan meruap keuntungan sebesar besarnya saat harga CPO dunia sedang tinggi tingginya membuat kelompok ini abai dengan kebutuhan rakyat Indonesia.
“Ini kan menggambarkan pola pikir yang sudah jadi watak binatang ekonomi dan tak adanya kecintaan pada Bangsa dan Negara Indonesia. Maka saya mendukung hukuman berat termasuk hukuman mati pada pihak pihak yang bermain ini.” Tegasnya.
saat komoditas ini langka didalam negeri dengan tetap menjual keluar negeri berkolusi pada pihak pemerintah selaku regulator perdagangan CPO ini, kedua belah pihak ini harus dihukum maksimal dan jangan lagi diizinkan memegang bidang usaha yang berkaitan dengan CPO.
Likulidasi / proses peralihan saham perusahaan hitam seperti ini pada pihak yang lebih kompeten, atau diambil alih BUMN dengan membayar sesuai nilai perusahaan pada mereka, intinya jangan kasih mereka dan keluarganya masuk lagi kesektor bisnis ini.
Menurut Acui, Kebijakan Presiden ini bisa saja berpengaruh terhadap harga TBS kelapa sawit Para petani,
“Kalbar selaku salah satu daerah yang komoditas utamanya CPO tentu akan terpengaruh dengan kebijakan ini. ” Jelasnya lebih lanjut.
Bisa saja semua pabrik kompak tidak membeli TBS sehingga harga TBS terjun bebas.
Namun menurut Acui, kebijakan larangan eksport ini tidak akan berlangsung lama, setidaknya sampai pemerintah mampu mengendalikan suplay minyak goreng untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri.
Pemerintah perlu belajar dari kejadian kelangkaan minyak goreng ini untuk antisipasi kejadian serupa pada komoditas pokok lainnya. Apalagi ada kemungkinan hal seperti ini juga bisa dimanfaatkan oleh oposisi pemerintah untuk menghasilkan kekacauan dalam masyarakat.
Saya sedang kebetulan di daerah dan bertemu dengan banyak petani sawit, memang ada kekuatiran harga TBS menurun, tetapi secara umum masyarakat termasuk petani sawit mendukung kebijakan Pak Presiden Jokowi
Saya dalam berbagai kesempatan juga mengajarkan tehnik sederhana pada petani sawit untuk menghasilkan minyak goreng sendiri.
Semoga kelak selain bisa memenuhi kebutuhan sendiri, hasil industri rumah tangga ini bisa juga dijual pada masyarakat sekitarnya.
Sehingga kelak kita tidak hanya tergantung pada minyak goreng produksi pabrik saja. Dan jika masyarakat petani sawit ini terus didampingi maka kelak akan mampu menghasilkan mutu minyak goreng yang cukup baik dan layak pakai. (abr)
