Pontianak, Postkota Pontianak – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menjelang momentum Idul Fitri mendapat sorotan dari berbagai pihak. Ketua Umum Badko HMI Kalbar, M. Said Alkata, menilai persoalan ini tidak hanya dipicu faktor global, tetapi juga berkaitan dengan kinerja Pertamina dan lemahnya komunikasi politik pemerintah kepada publik.
Dalam keterangannya, Said menyebut eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah memang berpengaruh terhadap distribusi energi global. Gangguan jalur strategis seperti Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga minyak dunia hingga berdampak pada pasokan BBM di Indonesia yang masih bergantung pada impor.
“Namun, krisis ini tidak bisa hanya dilihat sebagai dampak eksternal. Ada persoalan internal, khususnya dalam hal manajemen distribusi dan komunikasi pemerintah yang kurang transparan,” ujarnya.
Sejumlah daerah di Kalimantan Barat seperti Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Pontianak, hingga Kubu Raya dilaporkan mengalami antrean panjang BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Antrean bahkan mencapai ratusan kendaraan di beberapa SPBU.
Menurut Said, fenomena tersebut tidak sepenuhnya disebabkan kelangkaan pasokan, tetapi juga dipicu kepanikan masyarakat (panic buying) akibat minimnya informasi yang jelas dari pemerintah.
“Ketika informasi tidak tersampaikan dengan baik, masyarakat akan berspekulasi. Ini yang memperparah situasi di lapangan,” katanya.
Ia juga menyoroti lambatnya respons pemerintah dalam memberikan klarifikasi di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Akibatnya, narasi krisis lebih banyak dibentuk oleh opini publik dibandingkan penjelasan resmi.
Mengacu pada kajian komunikasi krisis, Said menegaskan pentingnya transparansi, konsistensi, dan kecepatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menilai kegagalan dalam aspek tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun Pertamina.
“Publik tidak hanya menilai kebijakan, tetapi juga cara pemerintah menjelaskan kebijakan itu. Jika komunikasi tidak jelas, maka kepercayaan akan terus menurun,” tegasnya.
Situasi ini dinilai semakin krusial karena terjadi menjelang Idul Fitri, di mana mobilitas masyarakat meningkat signifikan. Kebutuhan BBM pun melonjak, sehingga gangguan distribusi berpotensi berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi dan sosial.
Said menekankan bahwa pemerintah perlu segera melakukan perbaikan dalam strategi komunikasi publik, termasuk memberikan informasi yang akurat terkait kondisi stok, distribusi, serta langkah antisipasi yang dilakukan.
“Reformasi komunikasi kebijakan publik menjadi hal mendesak. Jika tidak, krisis seperti ini akan terus berulang dan berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar,” pungkasnya.
Penulis: Faisal
