[POST KOTA] PONTIANAK – Rencana pembangunan kawasan Waterfront di wilayah TPI, Jalan TPI, Kelurahan Sungai Beliung, memunculkan persoalan terkait kepastian hukum dan hak kepemilikan tanah warga.

Puluhan rumah disebut terdampak rencana pembangunan tersebut. Persoalan ini tidak hanya menyangkut pembongkaran bangunan, tetapi juga status kepemilikan tanah, ganti kerugian, serta polemik batas administratif antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Direktur LBH Herman Hofi Law, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang telah puluhan tahun bermukim dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah.

Advertisement
ADVERTISEMENT (728x90)

Menurutnya, sebagian besar warga disebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Secara historis, kawasan tersebut dikenal sebagai bagian dari Kota Pontianak. Namun, setelah penyesuaian batas daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020, muncul persoalan mengenai status administratif wilayah tersebut. Sementara itu, administrasi kependudukan sebagian warga masih tercatat di Kelurahan Sungai Beliung, Kota Pontianak.

Herman Hofi menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh atas tanah. Perlindungan terhadap hak milik pribadi juga ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Artinya, perubahan batas administratif wilayah tidak serta-merta menghapus hak kepemilikan tanah masyarakat yang telah terdaftar secara sah.

Advertisement
ADVERTISEMENT (728x90)

Herman Hofi menegaskan, apabila pembangunan Waterfront dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan perubahannya, pemerintah wajib mengikuti prosedur yang berlaku.

Proses tersebut mencakup pendataan dan identifikasi tanah, penilaian oleh penilai independen, musyawarah, serta pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Ganti kerugian tidak boleh hanya memperhitungkan bangunan, tetapi juga harus mencakup tanah, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bentuk ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati sesuai ketentuan hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa pembongkaran rumah atau pengambilalihan tanah tanpa dasar hukum dan prosedur yang benar berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Di tengah polemik tersebut, Herman Hofi mengimbau warga agar tetap kompak dan tidak terpancing konflik internal. Masyarakat diminta memperjuangkan hak secara konstitusional serta mengamankan seluruh dokumen kepemilikan, seperti SHM, bukti pembayaran PBB, KTP, KK, foto kondisi rumah, dan dokumen pendukung lainnya.

Warga juga perlu meminta kejelasan tertulis kepada Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta BPN terkait status wilayah dan mekanisme pengadaan tanah.

Menurut Herman Hofi, masyarakat pada prinsipnya tidak menolak pembangunan Waterfront. Mereka hanya menuntut agar hak kepemilikan tanah dan bangunan yang telah dimiliki selama puluhan tahun tetap dihormati.

Pemerintah diminta membuka ruang dialog, memberikan informasi secara transparan, serta memastikan proses ganti kerugian berjalan adil.

Waterfront boleh dibangun, tetapi hak masyarakat tidak boleh diabaikan. Pembangunan untuk kepentingan umum harus tetap mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara.