Pontianak, Kalimantan Barat – ( Post Kota ) : Dalam diskusi terbaru mengenai pentingnya pelabuhan bagi masyarakat Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, pakar hukum dan dosen senior Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, menekankan bahwa 80% konsumsi masyarakat Kalbar bergantung pada pelabuhan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan pelabuhan menjadi sangat krusial untuk memastikan kelancaran distribusi barang. Kamis ( 13/6/2024 ).
Menurut Herman Hofi, menyatakan bahwa pelabuhan Dwikora di Pontianak dan pelabuhan Kijing di Mempawah, yang berada di bawah otoritas Palindo, serta Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang telah menjamur di berbagai tempat, harus diawasi secara ketat oleh pemerintah daerah (pemda). “Pemda harus memastikan barang-barang yang masuk melalui pelabuhan dapat berjalan dengan lancar, agar distribusi barang kebutuhan masyarakat tidak terganggu,” ucapnya kepada wartawan ” Post Kota ” saat ditemui di Kantor Lembaga Bantuan Hukum ” Herman Hofi LAW “.
Selain itu, Dia menegaskan pentingnya infrastruktur yang memadai, regulasi yang jelas, serta sumber daya manusia yang kompeten untuk menciptakan pelayaran dan pelabuhan yang aman dan nyaman. Ia menyoroti potensi biaya tinggi (high cost) yang disebabkan oleh pungutan yang tidak jelas, yang akhirnya akan mempengaruhi harga barang di tangan konsumen.
“Pemda harus menyadari bahwa salah satu penyebab kenaikan harga barang adalah terganggunya mata rantai distribusi akibat manajemen yang buruk di pelabuhan. Meskipun ini bukan sepenuhnya kewenangan pemda, mereka memiliki kepentingan untuk memastikan komunikasi yang baik antara semua pemangku kepentingan pelabuhan,” beber Herman.
Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum di area pelabuhan sangat penting, terutama terkait dengan kewenangan aparat penegak hukum (APH) yang sering tumpang tindih. “APH harus menjaga wilayah kewenangan masing-masing dan tidak mencampuri urusan pihak lain. Ini penting untuk menghindari kebingungan dan memastikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” tambahnya.
Herman Hofi, menyoroti perlunya penegakan hukum yang tegas di area pelabuhan dan laut, termasuk terhadap insiden seperti tubrukan kapal atau barang ilegal dengan dokumen palsu. Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas dalam hal ini, meskipun mereka sangat berkepentingan dengan kelancaran lalu lintas laut dan pelabuhan sebagai infrastruktur penting untuk perekonomian daerah.
“Transportasi laut adalah infrastruktur yang sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemda harus berperan aktif dalam memastikan pelabuhan dan distribusi barang berjalan dengan baik dan efisien,” pungkas Herman Hofi yang juga Pengamat Kebijakan Publik.
Abe Pers.
