Pontianak (PKP) : Dugaan korupsi pengadaan minyak nonsubsidi di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak yang telah bergulir penyelidikannya di Kejaksaan Tinggi Kalbar. Ada pun pihak Kejati telah memanggil pemilik PT CJJ, Yuliansyah untuk di periksa. Sebagai pemilik PT CJJ yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan minyak non subsidi tahun anggaran 2020.
Yuliansyah yang juga menjabat selaku Ketua DPD Partai Garindra Kalbar kepada sejumlah wartawan dengan tegas, dia mengatakan tidak ada penyelewengan BBM non subsidi di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Menurutnya PT. Canka Jaya Jova (CJJ) sebagai agen resmi telah menyalurkan BBM sesuai prosudur.
Terkait pemberitaan tersebut, Pengurus Partai Gerindra Kalbar membuat pengaduan resmi ke polisi terhadap seseorang yang menurutnya membuat berita hoax (berita bohong, red) sehingga berakibat merugikan nama baik partainya.
Sebelumnya sempat viral munculnya berita yang menyebut-nyebut adanya dugaan korupsi dalam bisnis BBM. Dalam berita tersebut “menyeret” nama petinggi partai Gerindra Kalbar.
Seperti diberitakan oleh BerkatnewsTV, Ketua Partai Gerindra Kalbar Yuliansyah melaporkan GE seorang warga Pontianak ke Polda Kalbar lantaran dianggap telah melakukan pencemaran nama baik.
Yuliansyah tak terima saat namanya sebagai Ketua Partai Gerindra Kalbar disebut-sebut terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan BBM di Distrik Navigasi.
BACA JUGA
Danramil Mempawah Hilir Hadiri Tatap Muka Bersama Kapolres
Denmadam XII/TPR Laksanakan Kegiatan Karya Bhakti TNI Bersama Masyarakat
Kodim 1201/Mph Rampungkan pembangunan lapangan voli
Itu terjadi saat dialog interaktif di salah satu stasiun televisi di Pontianak bersama Kejati Kalbar waktu lalu.
“Di situ ada bahasa Ketua Gerindra Kalbar melakukan korupsi. Perlu saya tegaskan bahwa Gerindra adalah partai politik bukan tempat ajang bisnis. Tidak ada kaitannya dengan partai. Harusnya dipilah,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (28/5/2021).
Selain itu, Pergantian Pengurus Gerindra Kalbar, Yuliansyah Sesuai Mekanisme, Tidak Mendadak. Yuliansyah menyatakan tidak tahu motif yang disampaikan Edy. Apakah motif politik atau hal lainnya. “ Sampai detik ini saya tidak tahu apa motifnya. Selalu meyebut-nyebut Partai Gerindra. Ada apa sebenarnya,” ujarnya.
Menurut dia, yang disampaikan itu tidak benar dan hoax. Sebab dalam pengadaan BBM tersebut yang berwenang adalah direktur sedangkan dirinya sebagai komisaris.
Laporan ke Ditreskrimum Polda Kalbar dilayangkan Yuliansyah pada 2 Maret 2021 lalu. Dan 30 April 2021, telah disampaikan perkembangannya, dimana masih dalam tahap proses penyelidikan dengan meminta keterangan ahli bahasa, ahli pidana dan ahli ITE.
Jumat (28/5) pagi, sejumlah pengurus Gerindra Kalbar yang juga anggota DPRD Kalbar yakni Syarif Ishak Ali Almutahar, Suriansyah dan Yuliana mendatangi kantor Polda Kalbar untuk mempertanyakan proses hukum tersebut.
“Ini dilakukan karena Gerindra bukan milik Yuliansyah sendiri tapi milik kader dan masyarakat Kalbar,” tegasnya.
Kasus ini disebutkan Yuliansyah tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Gerindra yang
telah menduduki posisi kedua berdasarkan survei berada di angka 15,0 persen.
“Tidak ada pengaruhnya di Kalbar, masyarakat sudah pintar melihat dan menilai,” ucapnya.
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Donny Charles Go mengatakan kasus ini masih dalam tahap proses penyelidikan.
Pihaknya meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli seperti ahli bahasa, ahli pidana dan ahli ITE.
“Kalau dugaan pencemaran, harus yang bersangkutan sendiri melapor. Kita terima pengaduannya. Akan tetapi masih dalam proses penyelidikan,” jelasnya.
Sementara itu GE yang akan dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan.(wr/rb/dn/tim).
Keterangan foto : Yuliansyah/Ist.
