Pontianak ( POST KOTA ) – Pilkada serentak yang digelar di seluruh Kalimantan Barat untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati berlangsung aman dan lancar. Dr. Herman Hofi Munawar, pakar hukum dan pengamat kebijakan publik, menyampaikan apresiasinya atas ketertiban yang ditunjukkan masyarakat Kalbar dalam momentum demokrasi tersebut. Senin ( 9 Desember 2024 ).
“Siapa pun yang terpilih harus kita hormati sebagai pemimpin yang mampu mengayomi seluruh rakyatnya di wilayah hukum masing-masing,” ucapnya.
Namun, ia menyoroti rendahnya angka partisipasi pemilih di berbagai daerah. Menurutnya, hal ini harus menjadi evaluasi semua pihak, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. “KPU perlu mengevaluasi variabel-variabel yang memengaruhi partisipasi pemilih, mengingat anggaran besar yang dikelola untuk pemilu,” jelasnya.
Menurut Herman juga menekankan pentingnya peran partai politik (parpol) dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. “Setiap tahun, parpol mendapat anggaran dari APBD untuk pendidikan politik. Ini tanggung jawab mereka, termasuk para calon kepala daerah, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu,” tambahnya.
Herman juga selaku Direktur LBH HERMAN HOFI LAW, memandang pilkada sebagai ujian ketahanan masyarakat dalam menjaga persatuan dan persaudaraan. “Kalbar telah menunjukkan kepada Indonesia dan dunia bahwa perbedaan pilihan adalah dinamika biasa dalam demokrasi, tanpa merusak rasa persaudaraan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja kepala daerah yang terpilih. “Sebagai bagian dari sistem demokrasi, kontrol publik adalah hal penting untuk mewujudkan akuntabilitas. Tanpa pengawasan, kebijakan pemerintah berpotensi merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa kritik yang membangun dapat meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. “Pengawasan masyarakat sangat berguna untuk memperbaiki pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan program-program pemerintah daerah,” terangnya
Dalam konteks demokrasi yang sehat, Herman menilai bahwa kepala daerah harus bersikap terbuka terhadap kritik. “Publik berharap gubernur, wali kota, dan bupati tidak antikritik. Jika perlu, undang masyarakat untuk berdialog dan memberikan masukan terhadap kebijakan,” menurutnya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk terus berperan aktif dalam kehidupan politik, baik melalui forum publik maupun media sosial, demi memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Herman Hofi berharap momentum pilkada ini dapat menjadi refleksi bersama untuk memperkuat partisipasi politik dan membangun pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Udin Subari.
