Foto dok/HD.
Pontianak ( POST KOTA ) — Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Milenial Pemuda (GMP) Kalimantan Barat mendatangi Markas Polda Kalbar, Senin (18/11). Mereka mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi terkait pembangunan gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah.
Adapun kedatangan GMP Kalbar diterima langsung oleh Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya, serta Kasubdit Tipikor Polda Kalbar, AKBP Sanny Handityo, dan jajaran.
Sementara itu, bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan terkait penanganan kasus BP2TD Mempawah yang diduga melibatkan mantan Bupati Mempawah periode 2009-2014 dan 2014-2018 beserta istrinya, Dwi Wahyudi, salah satu perwakilan GMP Kalbar dalam pernyataannya.
“Kami mendapat informasi bahwa kasus ini dipetieskan atau dihentikan oleh Polda Kalbar. Maka dari itu, kami datang untuk meluruskan informasi tersebut dan meminta klarifikasi langsung,” ucapnya.
Selain itu, Dwi menyebutkan bahwa beredar dokumen direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2024 setebal 231 halaman, yang memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat karena banyak menyebut nama H. Ria Norsan. “Hal ini menimbulkan tanda tanya di publik, apalagi saat Kalbar tengah bersiap menghadapi Pilkada. Kami ingin kepastian hukum agar tidak ada polemik di masyarakat,” jelas mantan Presiden Mahasiswa tersebut.
Sedangkan Edy Setiawan, perwakilan GMP Kalbar lainnya, menegaskan dukungan penuh kepada Polda Kalbar untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Ia optimis Polda akan bekerja secara serius dan profesional.
“Jika kasus ini memang belum selesai, kami mendesak agar diselesaikan sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada tebang pilih, terutama dalam kasus korupsi. Ini penting untuk menjunjung tinggi rasa keadilan,” tegas Edy, pemuda asal Tayan, Kabupaten Sanggau.
Menyinggung soal calon Gubernur yang dikaitkan dengan kasus ini, Edy menekankan bahwa masyarakat Kalbar tentu menginginkan pemimpin yang bersih dari kasus korupsi. “Kualitas kepemimpinan sangat menentukan jalannya pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, kita imbau masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin pada Pilkada Kalbar 27 November 2024 mendatang,” tutupnya.
Penulis Hadin
Editor Abe Pers.
