[POST KOTA] MEMPAWAH — Uang rakyat senilai belasan miliar rupiah kembali diduga “terbuang sia-sia” di bumi Mempawah. Mega proyek sektor infrastruktur yang digadang-gadang menjadi penopang vital kawasan strategis Pelabuhan Kijing justru berubah menjadi monumen kesia-siaan.
Proyek jaringan air baku bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 senilai Rp19,3 miliar itu terbukti mangkrak total dan nihil manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan investigasi dan pemantauan langsung di lapangan, proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Bomba Hasboh KSO ini menyisakan pemandangan yang memprihatinkan hingga akhir Oktober 2026.
Alih-alih mengalirkan kehidupan bagi kawasan pelabuhan dan warga sekitar, fasilitas vital tersebut justru terbengkalai tanpa kejelasan—menyisakan tanda tanya besar setelah empat tahun perjalanan anggaran berlalu begitu saja.
BWS Kalimantan I Bungkam, Legatisi Geram
Mandeknya proyek berbiaya fantastis ini memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Legatisi Mempawah, Andi Kamaruddin, melayangkan kritik pedas kepada instansi berwenang agar tidak bersembunyi di balik meja birokrasi dan segera membuka mulut.
Andi secara tegas mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak untuk bersikap transparan, terutama terkait proses serah terima pekerjaan, baik Provisional Hand Over (PHO) maupun Final Hand Over (FHO).
“Kami mendesak BWS Kalimantan I Pontianak untuk membuka secara transparan bagaimana proses serah terima pekerjaan dilakukan, serta apa sebenarnya kendala krusial yang membuat proyek miliaran rupiah ini mangkrak dan tidak berfungsi hingga hari ini,” seru Andi dengan nada geram.
Bagi Andi, uang negara yang dihimpun dari keringat rakyat melalui APBN wajib hukumnya mendatangkan efek ganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan publik. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik: anggaran terserap habis, tetapi bangunan mangkrak di tengah jalan tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.
Bau Anyir Kerugian Negara: BPKP dan Kejati Kalbar Dituntut Bertindak
Persoalan ini dipastikan tidak akan berhenti pada urusan desakan administratif semata. Legatisi Mempawah secara resmi menantang lembaga pengawas dan penegak hukum—yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar)—untuk tidak tinggal diam dan segera menerjunkan tim audit investigatif.
Langkah audit mendalam dinilai mendesak guna menguji apakah mangkraknya proyek ini murni akibat kegagalan perencanaan, atau justru ada indikasi penyimpangan hukum, persekongkolan jahat, dan potensi kerugian keuangan negara yang masif di dalamnya.
Rapor Merah Proyek Air Baku Pelabuhan Kijing:
Nilai Kontrak: Rp19.300.000.000 (Bersumber dari APBN 2022)
Kontraktor Pelaksana: PT. Bomba Hasboh KSO
Status Terkini: Mangkrak dan terbengkalai selama 4 tahun (2022–2026)
Tuntutan Utama: Audit investigatif BPKP/Kejati Kalbar dan transparansi status PHO/FHO dari BWS Kalimantan I Pontianak.
Publik Kalimantan Barat kini menagih keberanian moral aparat penegak hukum. Apakah kasus ini akan menguap begitu saja ditelan angin pesisir Mempawah, ataukah misteri di balik mangkraknya megaproyek ini bakal menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau? Waktu, transparansi, dan kerja nyata para penegak hukum yang akan membuktikannya.
HR
