[POSTKOTA] Pontianak — Suasana hangat dan penuh antusiasme menyelimuti peluncuran serta bedah buku “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” karya Dr. Herman Hofi Munawar, seorang pengamat hukum dan kebijakan publik yang dikenal luas di Kalimantan Barat. Acara ini digelar pada Kamis malam, 17 Juli 2025, di Aming Coffee Jalan Podomoro, Pontianak.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson, M.Kes, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Dr. Hermansyah, serta narasumber lain seperti Ir. H. Mei Purwowidodo dan Nur Alifuddin. Hadir pula kalangan praktisi hukum, aparat penegak hukum (APH), akademisi, rektor UPB, dosen, mahasiswa, serta para pelaku pengadaan dan kontraktor dari berbagai daerah.
Gubernur Ria Norsan dalam sambutannya mengapresiasi peluncuran buku tersebut dan menyebutnya sebagai kontribusi penting bagi perbaikan tata kelola pengadaan pemerintah.
“Buku ini sangat penting, karena pengadaan barang dan jasa saat ini semakin kompleks. Banyak pelaksana jasa yang tersandung persoalan hukum, padahal regulasinya jelas — seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Dengan memahami hukum administrasi, perdata, hingga pidana, maka kita bisa bekerja tanpa rasa khawatir yang berlebihan,” ujarnya.
Ketua Program Magister Ilmu Hukum Untan, Dr. Hermansyah, turut memberikan pandangan senada. Ia menilai buku ini hadir pada momentum yang sangat tepat, di tengah ketidakpastian hukum yang masih dirasakan oleh pelaku pengadaan.
“Buku ini memberi pencerahan. Ketakutan dan ketidaktahuan seringkali membatasi ruang gerak para pelaku. Dengan buku ini, mereka memiliki bekal yang kuat untuk bertindak sesuai aturan,” ungkapnya.
Apresiasi juga datang dari berbagai kalangan, termasuk Nurul Fitriani yang menyampaikan pandangannya bahwa buku tersebut menjadi jawaban atas minimnya literasi hukum di kalangan pelaku pengadaan.
“Masih banyak yang belum memahami aspek hukumnya. Dengan buku ini, proses pengadaan bisa berjalan lebih lancar karena berpedoman pada aturan yang benar,” katanya.
Sebagai penulis, Dr. Herman Hofi Munawar menjelaskan bahwa buku ini lahir dari keprihatinannya terhadap seringnya terjadinya persoalan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menekankan bahwa masalah utamanya bukan pada kurangnya regulasi, melainkan pada perbedaan penafsiran di antara para pemangku kepentingan.
“Regulasi kita sangat lengkap. Tapi yang sering jadi masalah adalah beda cara menafsirkan. Padahal, pengadaan ini sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan hukum administrasi dan keperdataan. Ranah pidana itu seharusnya ditempuh bila ada unsur korupsi yang jelas,” terangnya.
Dr. Herman juga menyoroti kekhawatiran yang berlebihan di kalangan aparatur pemerintah, khususnya dalam menandatangani dokumen atau menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Banyak yang takut jadi PPK, takut tanda tangan, akhirnya saling lempar tanggung jawab. Ini sangat berbahaya. Kalau pengadaan terganggu, roda pemerintahan bisa macet, dan rakyat yang akhirnya dirugikan,” tegasnya.
Buku “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” merupakan karya ke-9 dari Dr. Herman, yang menyajikan analisis mendalam tentang aspek hukum administratif, perdata, dan pidana dalam pengadaan. Penulis menyusun buku ini secara sistematis dan aplikatif, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan, mulai dari ASN hingga pelaku usaha jasa konstruksi.
Acara peluncuran ini tidak hanya menjadi momentum akademik, tetapi juga menjadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku usaha untuk menyamakan persepsi demi mewujudkan proses pengadaan yang bersih, akuntabel, dan sesuai koridor hukum.
Dengan hadirnya buku ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat pemahaman hukum, dan menjalankan tugas secara profesional tanpa rasa takut yang tidak beralasan.
