[POSTKOTA] MEMPAWAH — Anggaran negara senilai belasan miliar rupiah terindikasi belum memberikan manfaat maksimal di Bumi Galaherang. Megaproyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau jaringan air baku yang diharapkan menjadi penyangga kawasan strategis Pelabuhan Kijing, hingga saat ini kondisinya terhambat dan terbengkalai.
Proyek yang menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19,3 miliar itu tercatat belum berjalan optimal. Hingga penghujung Oktober 2026, fasilitas yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Bomba Hasboh KSO tersebut terhenti, belum ada aliran air yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelabuhan maupun warga sekitar.
BWS Kalimantan I Diminta Terbuka, GMNI Mempawah Sampaikan Keprihatinan
Terhambatnya proyek berbiaya fantastis selama empat tahun berturut‑turut ini memantik keprihatinan kalangan pergerakan mahasiswa. Ketua DPC GMNI Mempawah, Bung Rohman, menyampaikan keprihatinan dan meminta kejelasan pengelolaan proyek SPAM Kijing agar tidak merugikan harapan masyarakat pembayar pajak.
Bung Rohman memohon Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak untuk memberikan keterangan secara transparan terkait kondisi proyek, termasuk kejelasan proses serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO dan Final Hand Over/FHO).
“Kami dari DPC GMNI Mempawah menyampaikan keprihatinan atas proyek SPAM Kijing yang statusnya belum jelas! Uang Rp19,3 miliar itu berasal dari pajak dan keringat rakyat. Sangat disayangkan anggaran miliaran rupiah sudah terserap, tapi manfaatnya belum dapat dirasakan masyarakat selama empat tahun,” tegas Bung Rohman.
Menurut Bung Rohman, proyek negara seharusnya menghadirkan kesejahteraan dan efek domino bagi ekonomi warga pesisir Mempawah. Namun, kondisi proyek SPAM Kijing saat ini menimbulkan pertanyaan publik terkait pengelolaan anggaran dan pengawasan jalannya proyek.
“Jangan biarkan tanah Mempawah dipenuhi proyek‑proyek yang terhenti! Jika BWS Kalimantan I dapat membuka data status PHO maupun FHO secara terbuka, maka keraguan masyarakat dapat terjawab dengan baik,” tambahnya.
Indikasi Kerugian Negara: BPKP dan Kejati Kalbar Diminta Bertindak
Persoalan ini tidak cukup hanya diketahui di ruang publik semata. DPC GMNI Mempawah secara terbuka memohon Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) untuk segera turun melakukan audit investigatif menyeluruh.
Langkah pengawasan ini dinilai mendesak untuk mengetahui akar permasalahan terhambatnya proyek SPAM Kijing, apakah murni akibat kendala teknis perencanaan, administrasi, atau ada hal lain yang perlu ditindaklanjuti demi mencegah kerugian keuangan negara.
Rapor Proyek SPAM / Air Baku Pelabuhan Kijing:
✅ Nilai Kontrak: Rp19.300.000.000 (APBN Tahun Anggaran 2022)
✅ Kontraktor Pelaksana: PT. Bomba Hasboh KSO
✅ Kondisi Lapangan: Terbengkalai/terhenti selama 4 tahun (2022‑2026)
Tuntutan / Permohonan Publik:
👉 Audit investigatif BPKP & Kejati Kalbar
👉 Transparansi status PHO/FHO dari BWS Kalimantan I Pontianak
Masyarakat Kalimantan Barat menantikan kepastian dan integritas aparat pengawas. Apakah persoalan Rp19,3 miliar ini akan segera mendapatkan penanganan menyeluruh, atau masih berlarut‑larut? Waktu dan tindakan nyata para pihak terkait yang akan menjawabnya.
HR

