SAMBAS – Suatu pembangunan yang dianggarkan melalui APBD maupun APBN tentu harus memiliki azas manfaat untuk masyarakat, karena sejatinya anggaran tersebut berasal dari uang masyarakat yang disampaikan ke pemerintah melalui pembayaran pajak yang telah ditentukan.
Namun beda halnya dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIM – LH) Kabupaten Sambas yang justru dengan gagah berani menganggarkan
pembangunan proyek pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah, sementara belum ada penerima manfaat dari kegiatan pada 2024 lalu.
Hal itu disampaikan seksi teknik Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Sambas, Imam Argono, saat ditemui pada (16/01/2025) lalu.
“Banyak yang belum selesai typing nye, kemaren sore di Tangaran ade beberapa desa yg belum terpasang, sy konfirmasi ke pelaksananya ternyata belum ada data penerima, ” Ungkapnya.
Selanjutnya, Imam juga membeberkan sejumlah wilayah yg belum ada data penerima, lalu ia juga sempat melakukan koordinasi ke pihak desa. Celakanya dari 30 penerima ternyata hanya 22 data yang telah masuk pada 2024 sedangkan 8 data penerima lainnya baru siap pertanggal 15 Januari 2025.
“Saya konfirmasi ke pelaksana katanya belum ada data penerima, waktu pelaksanaan data yang siap baru 22 data, lalu kemaren saya sosialisasi ke RT katanya data sudah siap, kemaren akhir tahun pemasangannya.” Beber Imam.
Di lain pihak, Syamsuri, S.T. selaku pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan itu tidak mau memberikan komentar apapun saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Pandangan masyarakat dalam hal ini tentu mengarah ke tindakan ke kesewenang-wenangan pejabat yang semaunya menganggarkan proyek asal dana cair saja.
Selain itu ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa tidak ada gunanya uang negara dikucurkan untuk tim perencanaan, lantaran faktanya tim tersebut tidak menuntaskan pekerjaan dengan maksimal, serta pihak yang berkompeten harus melakukan audit fisik tidak hanya pada administrasi yang sejatinya mudah di otak-atik.
HEN
