Mempawah – Aktivis HMI Mempawah, Faisal, menilai langkah Bupati Erlina yang turun langsung memberikan klarifikasi soal pembangunan pendopo bukan hal yang mengejutkan. Menurutnya, klarifikasi itu muncul karena isu tersebut telah menyentuh nama baik dan integritas politik sang Bupati, terlebih setelah beredar kabar anggaran miliaran rupiah yang dikaitkan dengan rumah dinas.
“Begitu isu ini menyasar kepentingan Bupati, barulah ada klarifikasi resmi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah baru bergerak ketika tekanan publik sudah menguat,” tegas Faisal.
Ia menilai pernyataan Bupati yang menyebut pembangunan difokuskan pada pendopo sebagai “ruang publik” harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memberi klarifikasi untuk menenangkan keadaan.
“Kalau memang ini proyek ruang publik, jangan hanya disampaikan sebatas retorika. Publik menunggu bukti. Sebutkan secara rinci: berapa besar anggarannya, bagaimana skema pekerjaannya, siapa kontraktornya, dan bagaimana mekanisme akses untuk masyarakat nanti,” ujarnya.
Faisal juga mengingatkan bahwa pemeriksaan kritis terhadap proyek ini bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan uang rakyat tidak dipakai untuk kepentingan sempit.
“Kami mendukung setiap pembangunan yang bermanfaat. Tapi jangan sampai istilah ‘ruang publik’ dijadikan tameng untuk menutupi kepentingan lain. Transparansi dan pengawasan harus diperkuat, jangan cuma menunggu masyarakat diam setelah diberikan klarifikasi sepihak,” kata Faisal.
Sebagai aktivis mahasiswa, ia menilai bahwa pemerintah harus membuka semua dokumen perencanaan dan realisasi anggaran secara terbuka.
“Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, buka semua datanya. Jangan hanya hadir di media untuk klarifikasi, tetapi tertutup dalam praktik,” pungkasnya.
Penulis : (HR)
