[POSTKOTA] Pontianak, Kalimantan Barat – 17 Juli 2025 Gabungan organisasi kepemudaan (OKP), mahasiswa, tokoh masyarakat, dan berbagai organisasi Dayak dari seluruh Kalimantan Barat yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu Setanah Borneo, secara tegas menolak rencana pemerintah pusat terkait program transmigrasi ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam pertemuan konsolidasi akbar yang berlangsung di Rumah Betang Sutoyo, Kota Pontianak, pada Kamis, 17 Juli 2025. Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Koordinator Aliansi, Hendro Ronianus, membacakan empat poin sikap resmi sebagai berikut:
- Menolak program transmigrasi yang mendatangkan penduduk dari luar Kalimantan ke Kalimantan Barat, karena dinilai mengancam tatanan sosial, budaya, dan ekologi masyarakat lokal.
- Menuntut keadilan kebijakan dari pemerintah pusat, mengingat ketimpangan pembangunan yang dialami Kalimantan Barat selama ini.
- Mendesak penyelesaian berbagai persoalan mendasar, seperti minimnya infrastruktur, terbatasnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, kurangnya pasokan listrik, serta tingginya angka kemiskinan.
- Merekomendasikan program relokasi lokal (translokal) yang lebih berpihak kepada masyarakat Kalimantan apabila redistribusi penduduk dianggap perlu.
Hendro menjelaskan bahwa sikap tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antarorganisasi dan tokoh Dayak dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Menurutnya, program transmigrasi selama ini lebih banyak menimbulkan persoalan, seperti konflik agraria, ketimpangan penguasaan lahan, hingga peminggiran hak-hak masyarakat adat.
Rencana Aksi Damai
Sebagai bentuk tindak lanjut, Aliansi Dayak Bersatu Setanah Borneo akan menggelar aksi damai besar-besaran pada Senin, 21 Juli 2025, untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Aksi akan dimulai pukul 08.00 WIB, dengan titik kumpul di Rumah Betang Sutoyo, Pontianak. Ribuan massa dari berbagai organisasi mahasiswa, pemuda, tokoh adat, dan masyarakat sipil diperkirakan akan turut ambil bagian.
Pihak aliansi menegaskan bahwa aksi ini akan digelar secara damai, tertib, dan dalam koridor hukum yang berlaku, sebagai wujud kecintaan terhadap tanah leluhur serta perlindungan atas hak hidup masyarakat Kalimantan.
Sumber: Hendro Ronianus
