Herman Hofi Munawar: Pendidikan di Pedalaman Kalbar Butuh Perhatian Serius Pemda

Dr. Herman Hofi Munawar didampingi Andi Hariadi, SH.
Dr. Herman Hofi Munawar didampingi Andi Hariadi, SH.

Bengkayang ( POST KOTA ) – Ketua Umum Borneo Education Care, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti kondisi gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, yang dinilai sangat memprihatinkan. Ia menilai, kondisi tersebut merupakan “fenomena gunung es” di mana masalah yang terlihat hanyalah bagian kecil dari persoalan yang jauh lebih besar terkait infrastruktur pendidikan di daerah pedalaman Kalimantan Barat.

“Pemda, termasuk DPRD, seharusnya serius menjadikan pembangunan sektor pendidikan sebagai prioritas, bukan sekadar basa-basi. Renovasi dan pembangunan infrastruktur yang layak harus menjadi perhatian semua pihak, karena ini bukan hanya soal kenyamanan dan keselamatan siswa, tetapi juga berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Herman dalam keterangannya. Senin ( 16/12/2024.

Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran serta optimalisasi penggunaan dana pendidikan untuk memastikan semua sekolah di pedalaman memiliki gedung dan fasilitas yang memadai. Kondisi memprihatinkan, seperti gedung yang usang, atap bocor, dinding retak, lantai rusak, serta ketiadaan air bersih untuk kebutuhan MCK, sering kali ditemui di sekolah-sekolah pedalaman, termasuk di Kabupaten Bengkayang.

Kesenjangan “Langit dan Bumi” Antara Kota dan Desa

Herman juga menyoroti kesenjangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang sangat mencolok. “Banyak sekolah di pedalaman yang tidak memiliki ruang kelas layak, perpustakaan, laboratorium, maupun toilet yang bersih dan aman. Ini jelas menghambat proses pembelajaran, sementara di perkotaan fasilitasnya jauh lebih baik,” tegasnya.

Menurutnya , gedung sekolah yang rusak tidak hanya mengganggu kenyamanan belajar, tetapi juga membahayakan keselamatan siswa dan guru. Namun, hal ini tampaknya belum menjadi prioritas pemerintah daerah.

Pemda dan DPRD Bertanggung Jawab Penuh

Ia menilai lemahnya perhatian pemda terhadap pendidikan disebabkan oleh kurangnya keseriusan dalam mengelola anggaran, bukan semata-mata karena keterbatasan dana. “Anggaran daerah sering kali dialokasikan untuk hal-hal yang tidak penting atau belum mendesak, sementara pendidikan, khususnya infrastruktur dasar, diabaikan,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa birokrasi yang lambat di lingkungan dinas pendidikan juga menjadi hambatan utama dalam menangani masalah ini. “Tidak ada upaya terobosan atau inovasi. Yang dilakukan hanya rutinitas semata,” tambahnya.

Herman mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah agar persoalan ini dapat teratasi, antara lain:

1. Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.

2. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara optimal.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan.

 

“Pemda harus lebih peduli terhadap kondisi gedung sekolah dan fasilitasnya. Pendidikan adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, dan ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” pungkasnya.

Laporan ini mencerminkan urgensi perhatian serius terhadap pendidikan, khususnya di wilayah pedalaman Kalimantan Barat, demi menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Udin Subari.


Write a Reply or Comment