Jakarta — postkotapontianak.com – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, S.Sos., M.Si., melakukan kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan pada 17 April 2025 untuk bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup dan intensif ini membahas sejumlah isu strategis nasional, terutama terkait pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta kebutuhan optimalisasi anggaran negara di sektor-sektor vital.
Dalam keterangan pers usai pertemuan, Lasarus menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian serius terhadap masukan Komisi V. Diskusi berlangsung konstruktif, dengan penekanan pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan publik.
Fokus Utama: Inpres Jalan Daerah
Salah satu isu prioritas yang diangkat adalah preservasi jalan nasional dan optimalisasi program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Lasarus menyebut, tingkat kemantapan jalan nasional saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen. Namun, kondisi jalan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Kami mendorong agar alokasi anggaran untuk Inpres Jalan Daerah ditingkatkan, karena ini menyangkut akses ekonomi, distribusi logistik, dan keadilan pembangunan antarwilayah,” ujar Lasarus.
Presiden Prabowo disebut menyambut baik usulan tersebut dan akan menjadikannya sebagai prioritas lintas kementerian/lembaga, mengingat dampaknya terhadap konektivitas dan pemerataan pembangunan daerah.
Percepat Infrastruktur Ketahanan Pangan
Komisi V juga mendorong percepatan proyek-proyek strategis yang menunjang ketahanan pangan nasional, khususnya pembangunan bendungan dan jaringan irigasi. Selain irigasi berskala besar, Komisi V menekankan pentingnya pengembangan irigasi sederhana yang bisa dikelola langsung oleh kelompok tani atau masyarakat setempat.
“Penguatan ketahanan pangan tidak bisa ditunda, dan irigasi adalah kuncinya. Kami juga mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan irigasi skala kecil dan menengah,” jelas Lasarus.
Pembangunan ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi krisis pangan global dan memperluas lahan pertanian, khususnya di wilayah tadah hujan.
Kawal Program Perumahan dan Penegakan ODOL
Komisi V turut mengevaluasi progres program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lasarus menekankan pentingnya penegakan regulasi terhadap pengembang agar tidak mengabaikan kewajiban menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, termasuk rumah susun dan rumah tapak bersubsidi.
Isu Over Dimension and Over Load (ODOL) juga menjadi bagian pembahasan. Lasarus menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan penegakan aturan ODOL secara menyeluruh dan konsisten, mengingat dampak kerusakannya terhadap infrastruktur jalan.
“Penanganan ODOL harus dilakukan bersama oleh Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Evaluasi Proyek Perbatasan dan Rencana Tindak Lanjut
Diskusi juga mencakup evaluasi proyek jalan paralel perbatasan, khususnya di Kalimantan dan Papua, yang masih belum sepenuhnya rampung. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut demi menjaga integrasi nasional dan keamanan wilayah perbatasan.
Sejumlah masukan dari Komisi V akan ditindaklanjuti melalui regulasi baru maupun penyesuaian kebijakan teknis, termasuk kemungkinan penerbitan Inpres lintas sektor.
Saat ditanya wartawan, Lasarus menyatakan bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Giant Sea Wall tidak dibahas dalam pertemuan tersebut. Fokus utama pertemuan adalah pada sektor teknis yang menjadi kewenangan Komisi V dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Pertemuan ini mencerminkan semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional. Komisi V menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berbasis kepentingan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
Sumber rilis: Ketua Rela Kalbar
