Mempawah, 12 November 2025 Postkota Pontianak — Aliansi Mahasiswa Mempawah menyampaikan sikap tegas terhadap kerusakan parah di Jalan Raden Pati Gumentah, Desa Pasir, yang disebabkan oleh aktivitas kendaraan perusahaan dengan tonase melebihi kapasitas jalan.
Kendaraan tersebut hampir setiap hari melintas tanpa memperhatikan keselamatan warga dan ketahanan jalan, sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Mempawah justru terkesan diam dan menutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi di depan mata.
Ketua Aliansi Mahasiswa Mempawah dan juga kordinator Lapangang Aliansi Masyarakat Bersatu (AMBU) Muslim, menegaskan bahwa sikap pasif pemerintah daerah tidak dapat lagi ditoleransi.
“Kerusakan jalan ini akibat kelalaian aparat dan pembiaran oleh DLHP Mempawah. Truk-truk perusahaan lewat seenaknya, dengan muatan melebihi kapasitas, sementara pemerintah daerah hanya menonton. Apakah kami harus turun aksi lagi supaya DLHP mau mendengar aspirasi masyarakat?” tegas Muslim.
Ia menambahkan, aktivitas kendaraan bertonase berat tersebut jelas melanggar Pasal 35E Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jalan, yang mewajibkan setiap kendaraan disesuaikan dengan kelas jalan dan daya dukungnya.
“Kalau DLHP tidak mampu menertibkan pelanggaran ini, maka sama saja mereka ikut bertanggung jawab atas kerusakan dan penderitaan masyarakat. Jalan ini bukan jalan industri, tapi akses utama warga Desa Pasir untuk beraktivitas,” ujar Muslim dengan nada tegas.
Selain kerusakan jalan, dampak lain seperti debu tebal, kebisingan, dan getaran kendaraan berat juga mengganggu aktivitas warga sehari-hari dan mengancam keselamatan anak-anak yang melintas ke sekolah.
“DLHP jangan pura-pura tidak tahu! Jangan tunggu warga menutup jalan dengan paksa. Kami sudah terlalu lama bersabar. Kalau pemerintah tidak segera menghentikan aktivitas kendaraan bertonase berat itu, kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar!” ancam Muslim.
Aliansi Mahasiswa Mempawah menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk mencari sensasi, tetapi menuntut keadilan dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap rakyatnya sendiri.
“Kami tidak anti investasi, tapi kami menolak arogansi dan pembiaran. DLHP harus turun ke lapangan, hentikan aktivitas kendaraan perusahaan yang melanggar aturan, dan segera perbaiki jalan yang rusak akibat kelalaian pengawasan,” tutup Muslim.
Penulis: Faisal
