PONTIANAK, Postkota Pontianak – Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Kota (AMCI) Pontianak, Abdul Muis, menegaskan bahwa persoalan genangan dan banjir di Kota Pontianak sudah saatnya ditangani dengan serius dan terukur. Menurutnya, genangan dan banjir bukan lagi sekadar peristiwa rutin akibat hujan deras, melainkan cerminan buruknya infrastruktur kota yang merugikan masyarakat luas.
Abdul Muis menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang dinilainya memiliki komitmen dan visi jelas dalam pembangunan kota, termasuk dalam program pengendalian genangan dan banjir.
“Saya melihat Wali Kota Edi Rusdi Kamtono sudah bekerja dengan baik. Beliau punya komitmen dan program nyata untuk mengatasi genangan dan banjir. Visi beliau jelas, langkah-langkah strategis juga sudah disiapkan,” ujar Abdul Muis.
Namun, ia menilai semangat tersebut belum berjalan maksimal di tingkat pelaksana teknis. Abdul Muis menyoroti kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak yang dianggap tidak mampu mengimplementasikan program wali kota.
“Masalahnya ada di bawah. Kepala Dinas PUPR lemah dalam implementasi, tidak mampu menerjemahkan program wali kota. Akibatnya, masyarakat tetap menjadi korban genangan dan banjir setiap kali hujan turun,” tegasnya.
Menurut Muis, penyebab genangan dan banjir di Pontianak dapat dipetakan dari sejumlah faktor yang sudah berlangsung lama.
“Drainase kita dangkal dan tersumbat, entah karena sedimentasi atau sampah. Resapan air hilang, sementara curah hujan semakin tinggi tanpa diimbangi kapasitas saluran. Ditambah lagi pasang surut Sungai Kapuas yang membuat titik-titik rendah di kota ini cepat tergenang. Semua itu saling terkait dan jadi akar persoalan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa dampak dari kondisi tersebut tidak bisa diremehkan.
“Karena genangan dan banjir ini, aktivitas warga terganggu, jalan berubah jadi kolam, ekonomi kecil ikut lesu setiap kali banjir datang. Ini bukan hanya soal air menggenang, tapi soal bagaimana kota ini dikelola,” ujarnya.
Abdul Muis menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan agar pemerintah kota bisa bergerak lebih cepat dan tepat sasaran. Ia juga mengajukan sejumlah langkah konkret yang dianggap mendesak.
“Drainase dan parit perlu dinormalisasi secara berkala dengan pengerukan, bukan sekadar tambal-sulam. Kita butuh pembangunan kolam retensi, sumur resapan, pompanisasi di kawasan rawan banjir, serta pintu air di titik-titik tertentu. Idealnya, pompanisasi ada di setiap kecamatan di Kota Pontianak — mulai dari Pontianak Kota, Barat, Utara, Selatan, Timur, hingga Tenggara,” paparnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Penegakan aturan kebersihan lingkungan harus melibatkan warga. Tanpa partisipasi masyarakat, semua program akan percuma,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Abdul Muis kembali menekankan pentingnya evaluasi terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak.
“Yang paling mendesak adalah evaluasi terhadap Kepala Dinas PUPR. Kalau kepala dinas tidak progresif dan sigap, bagaimana mungkin visi wali kota bisa berjalan? Wali kota punya komitmen baik, tapi kalau pelaksana teknisnya tidak kompeten, masyarakat akan tetap jadi korban genangan dan banjir,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik yang dilontarkan harus dipahami dalam kerangka positif.
“Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendorong perbaikan. Wali kota punya komitmen baik, dan sudah saatnya program beliau didukung dengan pelaksanaan yang benar-benar efektif,” pungkas Abdul Muis.
