KALBAR [POST KOTA] – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti persoalan krusial yang tak kunjung terselesaikan terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kalbar. Menurutnya, kelangkaan solar subsidi yang berlangsung selama bertahun-tahun mencerminkan kegagalan manajemen dan lemahnya fungsi pengawasan dari pihak Pertamina Kalbar.
“Kelangkaan solar subsidi ini bukan hanya berdampak pada sektor transportasi dan distribusi barang, tapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil. Antrian panjang truk di SPBU setiap hari sudah sangat mengganggu pengguna jalan dan aktivitas ekonomi,” ungkap Dr. Herman kepada media ini, Rabu (21/5/2025).
Ia menegaskan bahwa solar subsidi merupakan komoditas strategis yang semestinya diperuntukkan bagi nelayan, petani, serta sektor angkutan umum. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusiannya.
“Realitasnya, banyak solar subsidi justru tidak sampai ke tangan yang berhak. Ini menimbulkan kecurigaan kuat bahwa telah terjadi praktik penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu yang mungkin saja bekerja sama dengan pemegang kebijakan di tingkat atas,” tambahnya.
Dr. Herman mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi, khususnya solar, di Kalbar. Ia juga mendorong aparat penegak hukum dan lembaga pengawas independen untuk turun tangan menyelidiki kemungkinan adanya praktik penyimpangan dalam distribusi tersebut.
“Pertamina sebagai badan usaha milik negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran. Bila terus dibiarkan, ini akan menjadi beban berkelanjutan bagi masyarakat kecil dan mengganggu stabilitas ekonomi daerah,” tutupnya.
