Mempawah, Postkota Pontianak – Kasus roti berjamur dan buah tidak segar dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Mempawah Hilir bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan skandal serius yang mencerminkan kegagalan total pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mempawah.
Ketua HMI Komisariat Syariah Cabang Mempawah, Ima Muslim, dengan nada keras menyebut insiden ini sebagai bentuk pembiaran sistemik yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan peserta didik.
“Ini bukan kesalahan sepele. Makanan berjamur bisa lolos, dikemas, dan didistribusikan ke sekolah. Artinya, tidak ada pengawasan yang bekerja. SPPG telah gagal menjalankan fungsi dasarnya,” tegas Ima Muslim, Selasa (30/12/2025).
Menurutnya, dalih bahwa makanan tersebut belum sempat dikonsumsi tidak menghapus fakta bahwa negara nyaris mencelakakan anak-anak melalui program yang seharusnya menjamin gizi dan kesehatan.
“Kita jangan sesat logika. Yang dipersoalkan bukan sudah dimakan atau belum, tapi mengapa makanan tidak layak bisa sampai ke siswa. Apakah kita harus menunggu anak-anak keracunan dulu baru ribut?” katanya.
Ima Muslim secara terbuka menantang klaim profesionalisme SPPG, termasuk keberadaan petugas yang disebut-sebut sebagai ahli gizi dan menerima gaji besar dari uang negara.
“Kalau benar ada ahli gizi, lalu bagaimana mungkin roti berjamur dan buah busuk dinyatakan layak distribusi? Ini bukan kelalaian personal, tapi indikasi ketidakmampuan struktural. Kompetensi mereka wajib dipertanyakan,” ujarnya tajam.
Ia menegaskan, MBG bukan proyek seremonial atau ajang formalitas anggaran, melainkan program strategis nasional yang menyangkut hak dasar anak atas pangan yang aman dan sehat. Setiap kelalaian, kata dia, harus dibalas dengan tindakan hukum dan sanksi tegas, bukan sekadar klarifikasi di media.
HMI Komisariat Syariah Cabang Mempawah dengan tegas mendesak:
1. Penyelidikan menyeluruh terhadap SPPG yang terlibat, termasuk alur pengadaan, penyimpanan, dan distribusi makanan.
2. Audit terbuka kompetensi ahli gizi dan seluruh pengelola dapur MBG.
3. Sanksi tegas hingga pencopotan terhadap pihak yang terbukti lalai.
4. Transparansi anggaran MBG agar publik tahu ke mana uang negara dialirkan.
“Jika kasus ini ditutup hanya dengan imbauan dan saling lempar tanggung jawab, maka kami menilai pemerintah daerah sedang mempertaruhkan kesehatan anak-anak demi menjaga citra. HMI tidak akan diam dan siap mengonsolidasikan perlawanan moral,” tutup Ima Muslim.(Fl)
