JAKARTA ( PKP ),- Berkurangnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak pada rakyat miskin, rentan miskin dan kalangan menengah dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Melihat situasi tersebut, sekelompok pemuda dan mahasiswa menggelar kegiatan Focus Group Discusion (FGD) bertema “Meneropong Situasi Global Perekonomian Indonesia” di Jakarta, Rabu (7/9).
FGD tersebut diselenggarakan oleh Pemuda Indonesia Center (PIC), Dema PTKIN, BEM Nusantara dan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Zona 3. Hal ini tentunya akan membuat Pemerintah terus memacu kerjanya demi pemerataan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Saat ini sekitar 20,65 juta keluarga miskin dan rentan miskin akan mendapatkan bantuan sosial (bansos), plus 16 juta keluarga akan diberikan subsidi upah oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Don Rozano Sigit Prakoeswa, Staf Khusus Mensos RI mengatakan, kenaikan BBM adalah pilihan sulit yang sudah diambil Bapak Presiden. Apapun itu harus dilakukan, ini pilihan sulit dan berat bagi banyak pihak.
Manakala bansos bisa diserahkan kemudian bantuan langsung tunai (BLT) BBM bisa diserahkan kemudian bantuan subsidi upah bisa diberikan.
“Itu akan mengurangi atau paling tidak membuat kapasitas kemampuan daya beli masyarakat bisa terbantukan dalam kondisi yang berat seperti ini. Dan kami melakukan dengan seksama,” kata Don Rozano.
Don pun menerangkan, untuk hari ini saja sudah ada 18,8 juta data yang sudah diserahkan kepada PT Pos Indonesia (Persero). Dalam proses pengantaran bantuan tersebut.
“Update terakhir sudah sekitar 200 kota kabupaten yang sudah dijalankan oleh PT Pos dan mungkin diakhir minggu kita bisa melihat berapa juta penyaluran tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, Kemensos akan berbarengan menyerahkannya dengan bansos bulan September 2022. Jadi setiap penerima manfaat Kartu Sembako misalnya akan menerima Rp300 ribu plus Rp200 ribu dalam kondisi seperti ini.
“Kami berharap 500 ribu rupiah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat warga masyarakat. Kita selalu memperbaiki data, jadi penerima hari ini pun bisa untuk disanggah, bisa diusulkan pada penerima berikutnya,” tukas Don.
“Jadi kami sangat menerima usulan, entah itu lewat kabupaten kota maupun melalui situs online Kemensos RI,” tambah dia.
Kemensos pun menginginkan mereka yang menerima bantuan adalah yang benar-benar layak, yang benar-benar sesuai penerimaan bansosnya.
Sehingga bansos yang jumlahnya sudah lebih besar dari jumlah orang miskin apalagi ditambah subsidi upah. “Saya yakin bisa membantu rakyat Indonesia melewati hari-hari yang sulit ini untuk buat Indonesia lebih baik kedepannya,” katanya.
Lebih jauh, untuk 16 juta keluarga yang bakal menerima subsidi upah, sambung Don, sedang disiapkan oleh teman-teman Kemenaker. Mereka juga akan memadankan data yang ada di Kemensos. “Sehingga penerima subsidi upah bukanlah penerima PKH, kami berharap bukan juga penerima kartu sembako,” harapnya.
Sehingga semakin luas jangkauan yang bisa didapatkan terhadap 20,65 juta keluarga miskin plus 16 juta keluarga yang mendapatkan bansos dari Pemerintah dalam kondisi yang berat ini. “Kami berharap yang miskin, agak miskin, kalangan menengah dengan pendapatan di bawah Rp 3,5 juta bisa terbantukan dalam kondisi hari-hari ini,” ujarnya.
Menurut Don, sejauh ini penyaluran bantuan tersebut tidak ada kendala, kemarin Bu Menteri Sosial datang ke Brebes untuk melihat satu pasien yang berat, miskin yang dibantu. Kemudian melihat penyaluran bansos disana. “Insyaallah bisa dikendalikan, namun tetap ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan pastinya,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga minta kepada teman-teman PT Pos untuk melakukan foto rumah penerima bansos, untuk mendapatkan evaluasi berikutnya. “Agar bantuan sosial yang digelontorkan Kemensos tepat sasaran”.
Ditegaskannya, jika dalam penyaluran bantuan ini ada temuan oknum kepala desa yang bermain bansos maka laporkan segera kepada Kemensos. “Jika ada pendamping yang juga tidak benar melakukan proses penyalurannya, sampaikan ke kami, Kemensos akan kita cek,” tegasnya.
September 2022 ini saja, katanya, akan diberikan bantuan (pemberian makan) untuk anak-anak yatim, kelompok lanjut usia (lansia) dan disabilitas. “Kita tidak akan membiarkan ada yang mati kelaparan di Republik ini,” kata Don.
Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi, Profesor Roy Darmawan mengatakan, menurut pandangannya, dampak langsung maupun tidak langsung dari pengurangan subsidi BBM ini, Pemerintah sudah mempertimbangkan dampak tersebut.
Pengurangan subsidi BBM yang cukup signifikan mungkin diawalnya akan membuat kaget. “Tapi kita perlu menyikapinya dan mungkin mengingatkan pengambil kebijakan untuk mengalihkan mengalokasikan subsidi BBM ke sektor yang lebih tepat sasaran, melihat perkembangannya. Jika itu bisa dilakukan insyaallah akan bisa tercapai yang lebih baik,” tuturnya.
Penyebaran wabah Covid-19 memang mengalami penurunan secara umum. Tapi disetiap situasi yang tidak menguntungkan itu, ada pihak-pihak yang mendapatkan lebih banyak keuntungan secara baik.
“Karena melihat peluang, lebih giat bekerja dan bisa melihat sisi lain yang tidak dilihat oleh orang lain, disitu ada peluang yang memang bisa dilakukan,” ujarnya.
Sebelumnya, dipaparkan oleh Praktisi juga Pengamat Ekonomi, Sariat Arifia menyampaikan, pada analisa politik perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Bicara ekonomi tak lepas dari politik.
“Dampak perang dunia ke 3, Indonesia akan mengalami era diskoneksi. Semua negara fokus pada negerinya sendiri, imbas dari kenaikan harga BBM, sejak 6 bulan lalu perang Rusia dan Ukraina, suplay minyak dan gas dunia berkurang. Lalu siapakah negara di dunia bisa mengatasi itu? Jawabnya tidak ada,” paparnya.
Lalu kenapa Indonesia ekonominya positif? Sariat menerangkan, karena saat Covid-19 melanda, Indonesia melawan, injak rem, dan gas. Harusnya harga BBM di Indonesia naik pada tahun sebelumnya, sedangkan negara lain sudah KO.
Kedepan, yang dikhawatirkan adalah PHK akan lebih banyak dan devisa negara bakal turun, karena tidak bisa kirim barang. Ekspor ke negara maju sulit karena ongkos pengiriman naik menjadi 3.000 dollar.
“Prinsipnya negara tidak akan membebani rakyatnya. Maka harus gotong royong. Ekonomi tak akan pulih, jika perang terus terjadi,” katanya.
Saat ini, tren konsumsi BBM di Indonesia meningkat. Saat ini, pemotor meningkat, karena dulu orang banyak naik metromini. “Harga tempe saja di dikte permainan harga internasional. Tantangan sangat dekat di depan, soal inflasi, kelangkaan pangan, dan juga pengangguran”.
Selama tidak ada program kuat Pemerintah mengatasi pengangguran, maka Kemensos RI akan ekstra kerja keras mengatasi persoalan itu.
Sehingga dalam suasana seperti ini, mahasiswa harus cerdas memproyeksikan nasib bangsa 4 sampai 10 tahun kedepan.
“Mahasiswa kritis boleh, menjatuhkan Pemerintah jangan. Dan jangan sampai ditunggangi. Para mahasiswa pertanian harus mencari solusi bersama Pemerintah agar bebas krisis pangan dan kemiskinan,” tutupnya./***
Rifan Jkt/ Udin Subari-PKP.
