Jakarta ( POST KOTA ) – Dr. Herman Hofi Munawar, pakar hukum dan pengamat kebijakan publik, mengkritik fenomena berlomba-lombanya instansi pemerintah daerah dan vertikal dalam mendapatkan penghargaan dari berbagai institusi. Ia menyebut, banyak penghargaan yang diberikan saat ini tidak memiliki korelasi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Penghargaan itu seharusnya berhubungan dengan tingkat kepuasan masyarakat. Tapi faktanya, penghargaan yang diterima instansi pemerintah hanya menjadi aksesori, seolah-olah sudah menjalankan tugas dan fungsi (tusi) dengan baik. Padahal, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan tetap menjadi persoalan yang tidak terselesaikan,” ucap Herman.
Dia menyoroti adanya indikasi “sindikat” pemberian penghargaan yang menjadikan proses tersebut tidak objektif dan jauh dari transparansi. “Penghargaan bukan sesuatu yang nyata, hanya sebatas pelengkap tanpa efek pada masyarakat. Bahkan, inefisiensi dan inefektivitas belanja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan tetap menjadi masalah yang belum tersentuh signifikan,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi sejumlah lembaga pemberi penghargaan yang terkesan aktif menganugerahkan penghargaan tanpa menilai dampaknya secara mendalam terhadap masyarakat. Menurut Herman, penghargaan-penghargaan tersebut kerap diberikan hanya berdasarkan output atau pelaksanaan program yang baru saja digelar, tanpa mempertimbangkan hasil nyata atau dampak yang dihasilkan.
Melihat realitas ini, Herman mengusulkan pembenahan dalam mekanisme pemberian penghargaan. Ia menegaskan, proses tersebut harus terintegrasi dengan agenda perubahan yang terencana dan terukur. “Penilaian penghargaan harus transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Publik harus turut serta mengawasi proses pemberian penghargaan untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” ungkapnya.
Selain itu, Herman juga menyerukan agar aparat penegak hukum mengambil peran aktif jika ditemukan unsur tindak pidana, seperti pemalsuan, penipuan, atau manipulasi publik dalam proses pemberian penghargaan. “Jika ada kejahatan dalam pemberian penghargaan, aparat hukum perlu mengungkap sindikat pemberi penghargaan ini,” ujarnya tegas.
Menjelang pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota beberapa bulan mendatang, Herman berharap pemimpin baru dapat membawa perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak produktif ini. “Pemerintah harus fokus pada tugas utamanya: mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mempersempit ketimpangan sosial. Ini yang seharusnya menjadi indikator utama keberhasilan, bukan jumlah penghargaan yang diterima,” pungkasnya.
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa penghargaan seharusnya tidak hanya menjadi simbol prestasi, melainkan harus berdampak nyata pada masyarakat yang dilayani, tutup Dr. Herman Hofi Munawar
Udin Subari.
