Pontianak, ( POST KOTA ) – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa tanah tidak hanya melalui jalur hukum formal, tetapi juga bisa dilakukan melalui mediasi. Menurutnya, mediasi dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk mengembalikan hak pemilik tanah yang sah serta memberikan kompensasi yang adil bagi pelaku kejahatan tanah.
“Jika mediasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, upaya hukum pidana sebagai ultimum remedium harus ditempuh,” ujarnya.
Herman Hofi, yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum “Herman Hofi Law”, menambahkan bahwa sengketa lahan umumnya terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Sayangnya, pemerintah daerah sering kali tidak peduli terhadap masalah ini, memeka’kan telinga dan menutup hati nurani mereka.
“Sudah saatnya pemerintah daerah kabupaten/kota membuat kebijakan terkait maraknya perampasan tanah milik masyarakat. Aparat harus meningkatkan integritasnya dalam upaya penegakan hukum terhadap mafia tanah,” tegas dia.
Herman juga menyoroti perlunya tindakan tegas pemerintah daerah dalam membekukan perizinan perusahaan yang melanggar aturan dan mengevaluasi kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris yang terindikasi bekerja sama dengan mafia tanah.
“Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengawasi aparatur desa dan mendorong sistem administrasi pertanahan yang transparan untuk mencegah penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) secara sembarangan,” lanjutnya.
Selain itu, Herman Hofi menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak tanah dan proses sertifikasi, serta peningkatan integritas aparatur Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Sudah saatnya negara, khususnya pemerintah daerah, mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak-hak warga dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Menurut Herman Hofi , kebijakan pemerintah yang mempermudah akses hak tanah dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya sangatlah penting. Pemerintah harus berkomitmen penuh dalam melaksanakan strategi dan kebijakan agar reformasi dalam tubuh BPN dapat terwujud.
Abe Pers.
