Pengamat: Dr. Herman Hofi Munawar
Pontianak, Postkota Pontianak – Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang menyoroti ketidakrelevanan membandingkan Kalbar dengan Jawa Barat menuai perhatian serius dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik. Salah satunya datang dari Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, yang secara tegas menyebut pernyataan tersebut rasional, tajam, dan tepat sasaran.
Dalam analisisnya, Dr. Herman menegaskan bahwa pendekatan apple to apple dalam membandingkan daerah seperti Kalimantan Barat dengan Jawa Barat adalah keliru jika hanya bertumpu pada angka absolut seperti luas wilayah, jumlah penduduk, maupun besaran APBD.
“Perbandingan semacam itu menyesatkan jika tidak melihat konteks struktural dan geografis masing-masing daerah,” ujarnya.
Fokus pada Sistem, Bukan Sekadar Hasil
Lebih jauh, ia menekankan bahwa dalam tata kelola pemerintahan, yang layak dibandingkan bukanlah sekadar output akhir, melainkan proses kerja dan sistem yang diterapkan. Dalam konteks ini, Kalbar dinilai perlu terus mendorong inovasi berbasis prinsip unending improvement demi menciptakan tata kelola yang adaptif dan efektif.
Menurutnya, tantangan utama Kalbar terletak pada kondisi geografis yang luas dengan distribusi penduduk yang tidak merata. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas jangkauan layanan publik, terutama di wilayah pedalaman.
E-Government Jadi Kunci Akses Layanan
Langkah Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengadopsi sistem e-government terintegrasi dinilai sebagai strategi yang tepat. Digitalisasi layanan publik diyakini mampu memangkas hambatan geografis dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak bagi wilayah dengan karakter seperti Kalbar,” tegasnya.
Kebijakan Harus Berbasis Data
Dr. Herman juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan Evidence-Based Policy dalam setiap perencanaan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tanpa basis data yang kuat berpotensi tidak tepat sasaran dan justru memboroskan anggaran daerah.
Tantangan Lingkungan dan Investasi
Dengan luas wilayah yang disebut mencapai 1,5 kali Pulau Jawa, Kalbar memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ia menekankan pentingnya manajemen lahan dan investasi yang ramah lingkungan guna menjaga ekosistem tetap terjaga.
Pendidikan dan SDM Jadi Sorotan
Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian serius. Meski jumlah penduduk relatif kecil, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dinilai jauh lebih penting.
Permasalahan pendidikan, khususnya keselarasan antara tenaga kerja dan kebutuhan industri lokal, masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hal ini juga berkaitan erat dengan potensi ekonomi spesifik Kalbar yang belum tergarap maksimal.
UMKM dan Digitalisasi Ekonomi Rakyat
Penguatan sektor UMKM turut menjadi sorotan. Dr. Herman menilai perlunya pola pendampingan yang lebih terstruktur, akses permodalan yang inklusif, serta percepatan digitalisasi usaha untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.
Work Smarter, Bukan Work Harder
Ia menegaskan bahwa inovasi tidak berarti meniru daerah lain secara mentah, melainkan mengadaptasi sistem kerja yang relevan. Fokus utama harus pada pengembangan manajemen tata kelola pemerintahan yang memungkinkan pemerintah daerah bekerja lebih cerdas (work smarter), bukan sekadar lebih keras (work harder).
“Kalbar bisa mengejar ketertinggalan tanpa harus terjebak pada keterbatasan anggaran, jika sistemnya dibenahi secara tepat,” pungkasnya.
Rilis/Postkota Pontianak
