[POSTKOTA] PONTIANAK – Peluncuran sekaligus bedah buku “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” karya Dr. Herman Hofi Munawar berlangsung sukses dan penuh antusiasme di Aming Coffee, Jalan Podomoro, Pontianak, Kamis malam, 17 Juli 2025. Buku ini merupakan karya ke-9 dari Dr. Herman, yang dikenal luas sebagai pengamat hukum dan kebijakan publik.
Tidak sekadar seremoni peluncuran, acara ini menjadi forum diskusi terbuka yang menghidupkan isu-isu krusial seputar pengadaan barang dan jasa, yang kerap menimbulkan kebingungan hingga ketakutan di kalangan aparatur pemerintah dan pelaku jasa konstruksi.
Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, Sekretaris Daerah Kalbar dr. Harisson, M.Kes, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Dr. Hermansyah, Ir. H. Mei Purwowidodo, serta Nur Alifuddin. Hadir pula akademisi, praktisi hukum, kontraktor, mahasiswa, hingga aparat penegak hukum.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengapresiasi karya Dr. Herman, yang dinilainya memberikan kontribusi penting dalam membumikan pemahaman hukum pengadaan.
“Buku ini penting. Banyak pelaku pengadaan yang terjerat hukum karena kurang paham aturan, padahal sudah ada UU Jasa Konstruksi dan Perpres No. 12 Tahun 2021 sebagai rujukan. Kita perlu memahami seluruh aspek: administrasi, perdata, hingga potensi pidana,” ujar Ria Norsan.
Hal senada disampaikan Dr. Hermansyah, yang menyebut buku ini sangat relevan di tengah ketidakpastian hukum yang kerap membayangi pelaku pengadaan.
“Ketidaktahuan terhadap aspek hukum membuat banyak orang takut bertindak. Buku ini menjadi pegangan penting agar pelaku pengadaan lebih percaya diri dan paham koridor hukum,” katanya.
Menariknya, acara ini juga dihadiri Marius Van Helden, warga negara Australia yang menyampaikan apresiasinya atas terbitnya buku tersebut.
“Ini sangat penting agar orang memahami aspek legal dalam pengadaan yang melibatkan dana pemerintah. Buku ini membantu mereka memahami jalannya,” ujarnya.
Sebagai penulis, Dr. Herman menjelaskan bahwa buku ini lahir dari keprihatinannya terhadap banyaknya kasus hukum dalam proses pengadaan. Ia menilai, bukan regulasi yang kurang, melainkan interpretasi yang kerap tidak seragam.
“Regulasinya lengkap. Tapi penafsirannya yang sering beda-beda. Pengadaan seharusnya masuk ranah administrasi dan perdata, bukan langsung dikriminalisasi. Kalau ini dibiarkan, bisa membahayakan jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti fenomena ketakutan di kalangan aparatur dan kontraktor, yang berujung pada sikap saling menghindari tanggung jawab.
“Banyak yang takut jadi PPK, takut tanda tangan, semua saling lempar. Padahal kalau pengadaan terhenti, roda pemerintahan bisa macet. Yang dirugikan tentu masyarakat,” tegasnya.
Buku “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” secara lugas mengulas isu-isu fundamental, mulai dari aspek administratif, keperdataan, hingga potensi kriminalisasi. Dengan gaya penulisan yang sistematis dan praktis, buku ini ditujukan sebagai panduan bagi para pejabat pembuat komitmen (PPK), pengguna anggaran, hingga pelaku jasa.
Acara peluncuran ini pun menjadi ruang temu lintas sektor yang mendorong penyamaan persepsi hukum dalam pengadaan, demi terciptanya sistem yang transparan, adil, dan profesional.
“Kita butuh keberanian yang berbasis pengetahuan. Buku ini adalah alat bantu agar kita semua tak hanya bekerja, tapi juga paham batas-batas hukumnya,” pungkas Dr. Herman.
