[POST KOTA] MEMPAWAH — Mega proyek sektor infrastruktur kembali menuai sorotan tajam di Kabupaten Mempawah. Proyek pembangunan jaringan air baku untuk menunjang kawasan Pelabuhan Kijing senilai Rp19,3 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, diduga kuat mangkrak dan tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi masyarakat.
Berdasarkan papan plang proyek serta hasil pemantauan langsung di lapangan, proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Bomba Hasboh KSO PT. Taman Keraton Mulia ini hingga Oktober 2026 terpantau terbengkalai. Fasilitas vital tersebut belum difungsikan dan mangkrak selama kurang lebih empat tahun perjalanan anggaran.
Desakan Transparansi untuk BWS Kalimantan I
Menanggapi mandeknya proyek berbiaya jumbo ini, Ketua Legatisi Mempawah, Andi Kamaruddin, melayangkan kritik keras dan mendesak pihak terkait untuk tidak bungkam.
Ia meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak agar membuka diri dan bersikap transparan terkait proses Provisional Hand Over (PHO) hingga Final Hand Over (FHO) proyek tersebut.
“Kami mendesak BWS Kalimantan I Pontianak untuk membuka secara transparan bagaimana proses serah terima pekerjaan (PHO/FHO) dilakukan, serta apa sebenarnya kendala krusial yang membuat proyek miliaran rupiah ini mangkrak dan tidak berfungsi hingga hari ini,” ujar Andi dengan nada tegas.
Menurutnya, pembiayaan yang bersumber dari uang rakyat (APBN) seharusnya mendatangkan multiplier effect bagi kesejahteraan dan pelayanan publik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya anggaran terserap, tetapi bangunan mangkrak tanpa kejelasan.
Potensi Kerugian Negara: Audit BPKP dan Kejati Kalbar Didesak
Lebih lanjut, Legatisi Mempawah tidak hanya berhenti pada tuntutan transparansi administratif.
Pihaknya secara resmi mendesak lembaga pengawas dan penegak hukum, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar), untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif.
Langkah audit ini dinilai sangat krusial guna memastikan ada atau tidaknya indikasi penyimpangan serta potensi kerugian keuangan negara akibat mangkraknya proyek air baku Pelabuhan Kijing tersebut.
Poin-Poin Utama Sorotan:
Nilai Proyek: Rp19.300.000.000 (APBN 2022).
Kontraktor Pelaksana: PT. Bomba Hasboh KSO PT. Taman Keraton Mulia.
Durasi Mangkrak: 4 Tahun (belum berfungsi hingga akhir 2026).
Tuntutan Utama: Audit BPKP/Kejati Kalbar dan transparansi PHO/FHO dari BWS Kalimantan I.
Publik kini menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum dan instansi berwenang di Kalimantan Barat untuk menguak misteri di balik mangkraknya proyek strategis ini. Apakah ada aspek perencanaan yang gagal total, atau ada indikasi pelanggaran hukum dalam eksekusinya? Waktu dan investigasi lanjutan yang akan menjawabnya.
HR
