Baca juga – 34.356 Unit Alsintan Disiapkan untuk Mendukung Pertanian Tahun 2021
AKP Sagi Beberkan Kronologis Tanah Longsor KM 2 Tayan Hilir
2 Penumpang Pesawat Sriwijaya Airline SJ182 Adalah Warga Mempawah
JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah memiliki anggaran untuk penyediaan hingga proses vaksinasi yang dilaksanakan secara gratis. Sebab, vaksinasi Covid-19 merupakan program utama pemerintah tahun ini. Adapun target masyarakat yang akan mendapatkan vaksin gratis serta jumlah vaksin yang diperlukan akan bergantung pada perhitungan Kementerian Kesehatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2021 ini mencapai Rp 403,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan recana sebelumnya yang sebesar Rp 372,3 triliun. Meski demikian, nilai tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan PEN tahun lalu yang mencapai Rp 695,2 triliun.
Pada bahan persentasi yang Sri Mulyani tunjukkan dalam webinar Perempuan Berdaya Indonesia Maju dijelaskan, anggaran yang meningkat disebabkan karena adanya kenaikan anggaran sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) yang menjadi Rp 184,2 triliun. Realisasi Program PEN untuk Koperasi dan UMKM Capai Rp 87,083 Triliun Pada rencana awal, anggaran dukungan sektoral untuk K/L dan pemda sebesar Rp 152,4 triliun.
Sementara itu ada kenaikan tipis di pos dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi yang menjadi sebesar Rp 63,84 triliun. Sebelumnya, pada pos tersebut alokasi anggarannya sebesar Rp 63,7 triliun. Sementara untuk anggaran insentif usaha dialokasikan sebesar Rp 20,26 tirliun, lebih rendah dari rencana awal yang sebesar Rp 20,4 triliun.
Selain itu, anggaran tersebut dialokasikan untuk program kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun yang terdiri atas program pengadaan vaksin Covid-19, program penyediaan saranan prasarana dan program vaksinasi, proses imunisasi, hingga cadangan bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Ini merupakan bagian dari Anggaran Kesehatan 2021 Rp 169,7 triliun, Utang Kita Naik karena Penerimaan Turun, Kemudian Belanja Naik Total anggaran tersebut juga dialokasikan untuk program perlindungan sosial sebesar Rp 110,2 triliun.
Program perlindungan sosial tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian kartu sembako sebesar Rp 200.000, anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 10 triliun, anggaran dana desa yang dialokasikan untuk BLT Desa dan dana dukungan BUMDes, serta bansos tunai untuk 10 juta KPM sebesar Rp 200.000 selama 6 bulan.
Seperti yang diketahui, kasus covid-19 akhir-akhir ini semakin meresahkan. Terhitung pada tanggal 9 Januari 2020, kasus covid-19 mencapai 808rb orang. Itu merupakan angka yg sangat tinggi untuk kasus covid jika dibandingkan dengan negara lain. Adanya vaksin covid sebenarnya sangat dibutuhkan di Indonesia, dan saya yakin itu memerlukan anggaran yg besar.
Pada berita tersebut dijelaskan bahwa anggaran pennganan covid tahun 2021 lebih sedikit dibanding anggaran penanganan covid tahun lalu sebesar Rp 695, 2 triliun. Sedangkan untuk tahun ini hanya Rp 403,9 triliun.
Seharusnya untuk penanganan covid tahun ini diberi anggaran lebih besar. Dan dalam berita tersebut disebutkan anggaran untuk program kesehatan hanya sebesar Rp 25,4 triliun yang terdiri atas pengadaan vaksin covid, penyediaan sarana prasana dan vaksinasi, proses imunisasi, hingga cadangan bantuan iuran BPJS kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Sedangkan untuk anggaran sektoral Kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah mencapai Rp 184,2 triliun.
Melihat meningkatnya kasus covid yang meningkat pesat seharusnya untuk kesehatan terutama vaksin covid diberi anggaran lebih banyak dibanding anggaran lain, seperti anggaran sektoral Kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp 184,2 triliun, anggaran untuk koperasi dan UMKM sebesar Rp 87,083 triliun, poa dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 63,84.
Anggaran-anggaran tersebut bisa ditekan untuk menambah anggaran kesehatan khususnya vaksin covid. Karena vaksin saat ini sangat dibutuhkan masyarakat agar terhindar dari virus covid yang sudah menjangkiti ratusan ribu orang, sehingga tidak menambah kasus lagi.
Penulis : Aldy Rahmanda Ferianto Jurusan Akuntansi – Universitas Muhammadiyah Malang.
