Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Tanjungpura – Ulak medang – Tanah Merah, PPK Memberikan Perpanjangan Waktu Pekerjaan dan Pemberian Kesempatan Menyelesaiakan Pekerjaan
POST KOTA ( PONTIANAK ) : Walikota Pontianak, Edi Kamtono saat diwawancarai pasca agenda Musrenbang RKPD Kota Pontianak tahun 2024 tingkat Kecamatan Pontianak Timur bertempat di Hotel Harris Selasa (14/02/23).
Ia mengungkapkan jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat di Kota Pontianak saat ini mencapai 30,01 persen dari total jumlah kendaraan yang ada di Kalimantan Barat ini.
Wali Kota Pontianak, Ir.H.Edi Kamtono,MM.MT mengungkapkan jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat di Kota Pontianak saat ini mencapai 30,01 persen dari total jumlah kendaraan yang ada di Kalimantan Barat ini.
Hal tersebut mengungkapkan pada agenda Musrenbang RKPD Kota Pontianak tahun 2024 tingkat Kecamatan Pontianak Timur di Hotel Harris, Selasa (14/02/23)
“Jumlah kendaraan di Kota Pontianak sekarang ini 30,01 persen dari total yang ada di Kalbar, atau setara dengan 912.215 kendaraan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jumlah kendaraan roda dua di Kota Pontianak saat ini mencapai 781.862 unit, sedang roda empat 43.577.
“Jumlah motor di Pontianak yang sudah dimiliki masyarakat adalah 781.862, dengan jumlah penduduk Kota Pontianak sekarang 674.300 jiwa, artinya ada 1 orang yang punya 2 motor, jumlahnya lebih banyak dari jumlah penduduk. Mobil 43.577 buah mobil pribadi,” paparnya.
Lebih lanjut, saat diwawancarai pasca agenda tersebut Edi Kamtono mengatakan untuk mengatasi persoalan kemacetan di Kota Pontianak, saat ini pihaknya hanya bisa melakukan pemaksimalan terhadap fungsi jalan yang ada.
Pengurus TKKBM Datangi Perdagangan Bumi Raya Group
“Kita cuman hanya bisa memaksimalkan fungsi jalan yang ada, artinya memanfaatkan lahan-lahan yang masih ada tersisa,oleh karena itu kita kan mau lebarkan kembali jalan kan tanahnya gak ada,” tukasnya.
Ia pun berharap hal ini juga menjadi perhatian Pemprov Kalbar, karena beberapa titik utama kemacetan merupakan jalan lintas kabupaten/kota, atau jalan akses antar daerah.
“Kita coba menyarankan, karena ini kalau macet harus provinsi juga memikirkan, karena lintas kota kabupaten, jadi outer ring road, jalan akses dan sebagainya,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah kota tidak memiliki kewenangan untuk membatasi penjualan kendaraan. “Karena jumlah kendaraan ndak bisa dibendung,” pungkasnya./**”
Syaiful
