POST KOTA – PONTIANAK ;
Pratisi hukum asal Pontianak, Herman Hofi Munawar menilai, penegakan hukum di Indonesia masih belum adil. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus hukum yang mencerminkan adanya ketidakadilan. Hukum masih tajam ke atas dan tumpul ke bawah.
“Hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” kata Herman dalam keterangannya kepada media ini, Jumat (12/1/2024).
“Hal ini terlihat dari banyaknya kasus hukum yang melibatkan masyarakat kecil yang diproses secara hukum, sedangkan kasus hukum yang melibatkan orang-orang powerful justru tidak ditindaklanjuti,” ungkap mantan anggota DPRD Kota Pontianak ini.
Herman mencontohkan kasus Nenek Minah yang dipenjara karena mencuri kakao milik perkebunan. Kasus ini, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih tajam ke bawah.
“Nenek Minah dipenjara karena mencuri kakao yang nilainya tidak seberapa, padahal dia hanya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, banyak kasus korupsi yang melibatkan orang-orang powerful yang tidak ditindaklanjuti,” beber Herman.
Pria yang pernah berkarier politik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyoroti kasus-kasus hukum yang melibatkan aparat penegak hukum. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia juga tumpul ke atas.
“Banyak kasus hukum yang melibatkan aparat penegak hukum yang tidak ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum juga tidak tersentuh hukum,” ujar Dia.
Selain itu, banyak kasus mafia tanah yang berdampak pada masyarakat kecil. Lebih celakanya mafia ini ada kongkalikong dengan oknum di BPN. Jangan heran ada sertifikat tanah yang ganda.
Herman berharap bahwa pemerintah dapat segera melakukan reformasi hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil.
“Pemerintah harus segera melakukan reformasi hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil. Reformasi hukum ini harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penegakan hukum di tingkat bawah hingga tingkat atas,” pungkas Herman.
Penulis : Abe Pers
Editor : RJ.
