JAKARTA ( PKP ) – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah disepakati oleh Pemerintah bersama DPR RI.
Kendati telah disepakati, IKN masih menjadi perdebatan di publik.
Banyak kalangan yang mendukung namun juga memberikan catatan kritis terhadap IKN yang akan segera dibangun April 2022 mendatang.
Melihat hal tersebut, Propeksos atau Perkumpulan Profesi Pekerjaan Sosial Indonesia berusaha mempertemukan kepentingan parsial hingga pro kontra masyarakat terhadap IKN.
Propeksos yang merupakan organisasi Pekerja Sosial di Indonesia berusaha mengurai problematika IKN dari perspektif Kesejahteraan Sosial.
Webinar Propeksos yang bertajuk IKN:Proyeksi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Konteks Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) sukses diselenggarakan pada Sabtu 5 Maret 2022.
Adapun webinar Propeksos tersebut dihadiri oleh Muslim yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat dan juga Pansus IKN, Yenny Sucipto Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI dan juga Plt.Ketua Umum Propeksos Agung Setiawan.
Dalam kesempatan tersebut, Agung Setiawan menyampaikan bahwa Propeksos sangat mendukung IKN dan beri catatan kritis.
“Soal IKN Propeksos mendukung dan memberi catatan kritis soal IKN mulai dari persoalan cluster hingga investasi SDM Kesejahteraan Sosial. Saya kira hal ini yang juga perlu diperhatikan Pemerintah,” ujar Agung Setiawan.
Sementara itu, Yenny Sucipto Tenaga Ahli Madya Deputi II Kantor Staf Presiden RI yang didapuk sebagai narasumber juga mengutarakan bahwa IKN ini akan berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian bangsa kedepannya.
“Beberapa alasan dipindahkannya IKN ke Kalimantan, Pemerintah hadiri untuk mengintervensi ketimpangan pembangunan serta menghadirkan pemerataan dan keadilan sosial ketika IKN ini bergeser,”
Lebih lanjut Yenny Sucipto menjelaskan dengan adanya perpindahan IKN dapat memacu pemerataan pembangunan di segala sektor.
“Selama ini Pulau Jawa dominan soal kontribusi PDRB, hal ini yang harus diubah agar pemerataan pembangunan itu terjadi di semua sektor termasuk wilayah,” ujar Yenny Sucipto.
Di sisi lain, Muslim yang merupakan Pansus IKN dari Fraksi Partai Demokrat di DPR RI menuturkan bahwa penting perencaan yang matang soal IKN tersebut.
“Perlu pemetaan khusus soal ancaman dan tantangan di IKN misalnya pertahanan dan keamanan, konflik sosial hingga persoalan Lingkungan harus benar-benar direncanakan dengan baik, jangan sampai gagal dan mangkrak,” tutur Muslim./* HM.
