PONTIANAK – POST KOTA : Dalam beberapa hari terakhir, Kalimantan Barat dihebohkan dengan adanya dugaan kayu ilegal dari Kabupaten Ketapang yang lolos dari pantauan aparat penegak hukum (APH). Dugaan ini tentu menimbulkan keresahan masyarakat, mengingat ilegal logging merupakan permasalahan serius yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.
Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, menyatakan bahwa ilegal logging telah menimbulkan masalah multidimensi, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang vital sebagai sebuah ekosistem. Sabtu ( 2/3/2024 ).
Epidemik Cyberbullying Meningkat: Generasi Z Beralih dari “Mulutmu Harimau Mu” ke “Jarimu Harimau Mu”
“Ilegal logging bukan hanya sekedar bertentangan dengan hukum, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan,” tegas Dr. Herman.
Penegakan Hukum Harus Diperkuat
Dr. Herman menekankan bahwa penegakan hukum terhadap ilegal logging haruslah tegas dan tidak tebang pilih. Asas primium remedium, yang menjadikan hukum pidana sebagai pilihan utama dalam penindakan, harus diberlakukan.
“Ketentuan pidana kehutanan sudah cukup lengkap untuk melakukan penindakan terhadap ilegal logging,” ujarnya.
Namun, ironisnya, banyak kasus penebang liar dan pengangkutan kayu tanpa dokumen yang lolos dari jerat hukum. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas penegakan hukum di Kalimantan Barat.
Ketahan Pangan di Perbatasan, Satgas Pamtas RI-Mly Yonarmed 16/TK Laksanakan Kegiatan Panen Padi Bersama Masyarakat
Dia mendorong upaya pencegahan ilegal logging melalui kerjasama antara pemerintah daerah, unsur APH, dan masyarakat. Diskusi dan koordinasi yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran.
“Kita berharap kedepannya upaya pemberantasan ilegal logging dapat lebih efektif dan efisien, sehingga kelestarian hutan di Kalimantan Barat dapat terjaga,” pungkas Pengamat Hukum.
Abe Pers.
