POST KOTA : Pontianak, Kalimantan Barat- Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Bengkayang dan Wajok yang mangkrak disorot oleh Komisi 5 DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) dan Praktisi Hukum Pontianak, Dr. Herman Hofi Munawar. Menurut mereka, proyek mangkrak ini merugikan masyarakat Kalbar dan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Warga Tangkap Seorang Pencuri Motor
“Proyek mangkrak pada BUMN mengandung makna investasi yang mangkrak, yang memiliki efek domino bagi daerah,” kata Dr. Herman Hofi Munawar.
Menurutnya, proyek mangkrak ini aneh karena seharusnya telah melalui perencanaan matang, studi kelayakan, dan forecasting pendapatan dan profit.
Ikuti Berita ini
BS Bantah Telah melakukan Pelecehan Terhadap Bunga
“Jika perencanaannya sudah matang, sangat kecil kemungkinan terjadi mangkrak, kecuali terjadi situasi kahar,” ujarnya.
Ketua LBH Herman Hofi LAW, menduga ada kegagalan manajemen dalam proyek ini, terutama dalam perhitungan dan kalkulasi pendanaan.
Begal Kembali Beraksi di Sui Kunyit Dalam , Fajar Selamat dari Penodongan Pisau
“Biasanya proyek pengembangan investasi BUMN sebagian besar pendanaannya menggunakan pinjaman dengan berbagai kalkulasinya. Sangat aneh jika BUMN sekelas PLTU tidak cermat dalam melakukan perhitungan,” tuturnya.
Dia menambahkan, proyek mangkrak ini akan menambah kerugian negara, termasuk dana yang digunakan untuk studi kelayakan.
Residivis Pencurian Berhasil Dibekuk Setelah Berduel dengan Petugas Polisi
“Jika proyek investasi tersebut ternyata tidak feasible atau sulit dieksekusi, seharusnya tidak dimasukkan dalam proyek strategis nasional,” tegasnya.
Selaku Pengamat Hukum Dr. Herman mendorong evaluasi internal PLTU untuk perbaikan kinerja di masa depan.
“Masyarakat Kalbar tidak boleh masa bodoh dengan kondisi ini. Kesalahan seperti ini akan merugikan masyarakat, karena Kalbar masih membutuhkan pasokan listrik,” bebernya.
Muda Semakin Menanjak Lewat Jalur Independen
Dia juga mengkritik lemahnya pengawasan dari BUMN, Kementerian BUMN, pemerintah, dan masyarakat lokal, yang menyebabkan banyak proyek mangkrak.
“Proyek-proyek seperti ini seharusnya tidak lolos masuk dalam proyek strategis nasional,” tegasnya.
Komisi 5 DPRD Kalbar didorong untuk terus mengawasi proyek-proyek investasi di Kalbar agar tidak terjadi lagi proyek mangkrak yang merugikan masyarakat, pungkasnya.
Udien Subarie.
