JAKARTA : Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mengeluarkan instruksi untuk setia dan wasada serta dilakukan pengawasan penggunaan atribut partai secara ilegal.
Dengan adanya dokumen yang beredar di kalangan kader. Dimana instruksi partai yang ditandatangani oleh Sekjen DPP Partai Demokrat atas nama ketua umum.
Untuk diketahui bahwa Penerbitan instruksi tersebut diduga berkaitan dengan manuver dari kubu KLB Deli Serdang atau kubu Moeldoko.
Kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya, Kamis 7 September 2021. Menjelaskan Tidak ada konflik internal, apalagi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Partai Demokrat yang diakui pemerintah hanya satu, pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sekjen Riefky Harsya juga menyerukan para pengurus dan kader untuk memantau serta mengawasi penggunaan atribut-atribut Partai Demokrat secara ilegal,himbaunnya.
Lanjutnya, kepada seluruh elemen partai untuk merespons dengan cepat dan tepat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya terkait acara pertemuan, konferensi pers, kehadiran di sidang pengadilan dan kegiatan yang menggunakan atribut Partai Demokrat dipakai oleh mantan kader.
Hal tersebut berlaku pada mereka yang telah dipecat karena terlibat kudeta dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat, jelasnya.
Diharapkan Para pengurus dan kader diminta melaporkan penyalahgunaan atribut tersebut pada pihak yang berwajib dengan pasal pelanggaran hak cipta serta melaporkannya juga pada tim Satgas DPP PD.
Untuk diketahui, DPP Partai Demokrat kembali merespons manuver terkini eks kader Demokrat pengusung KSP Moeldoko.
DPP Demokrat menilai, manuver eks kader Demokrat pendukung KSP Moeldoko melakukan konferensi pers terkait gugatan Judicial Review (JR) AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) merupakan upaya pembodohan terhadap masyarakat Indonesia.
Siasat KSP Moeldoko yang menggandeng Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya dinilai sudah keterlaluan, beber Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra.
Kata Herzaky, KSP Moeldoko dan Yusril, memanfaatkan eks kader Demokrat untuk mencapai ambisi politik KSP Moeldoko.
“Hanya karena jenderal lalu merasa memiliki kuasa untuk melakukan pembodohan publik. Hanya karena merasa profesor hukum lalu merasa bisa melakukan upaya pembodohan publik,” jelanya dalam konferensi persnya secara virtual, Jakarta, Minggu (3/10/2021)./**
HM/DN
