Gibran sempat digelari, “produk cacat hukum.” Sejak kemarin, gelar itu menjadi sirna. Putra sulung Jokowi ini, tak punya lagi celah hukum untuk digugat. Wapres, layak disandangnya.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan mantap menolak gugatan PDIP terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Drama panjang yang bikin warga negara seperti kita tersedak kopi pagi ini akhirnya menemui babak baru. Babak tanpa gugat menggugat di MK maupun PTUN. Cerita Pilpres, tamat.
PTUN Jakarta, di bawah perkara nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT, secara terang benderang menyatakan, “Gugatan PDIP? Ya, enggak diterima, dong!” Alasannya? Ya, sesederhana bahwa ini bukan urusan PTUN. Ini mah ranah Pemilu, kata para hakim, sambil mungkin dalam hati bertanya, “PDIP, kok, masih coba-coba ya?”
Kebayang nggak, di dunia paralel, para pengurus PDIP duduk bareng di ruang rapat, minum kopi, dan berkata, “Oke, bro, mari kita gugat KPU karena ini bisa viral,” Memang viral. Sampai hakim sakit dibuatnya sehingga putusan ditunda dulu. Akhirnya, para hakim harus bersikap. PTUN, nggak ngasih kesempatan untuk memperpanjang saga politik ini. Tok…gugatan ditolak..
Bayangkan, setelah semua usaha, dari rapat, konferensi pers, hingga menggaet pasukan buzzer di medsos—ujung-ujungnya PDIP dihukum bayar biaya perkara Rp 342 ribu. Gini nih, ketika rencana besar berujung di nominal yang cuma bisa buat makan di kafe hipster Jakarta Selatan sekali duduk. Mungkin mereka sudah kalkulasi, “Setidaknya kita tidak rugi sampai miliaran.” Tapi hei, untuk partai sekelas PDIP, 342 ribu itu setara uang parkir sebulan!
Majelis hakim, yang beranggotakan tiga pahlawan tak berwajah, Joko Setiono, Yuliant Prajaghupta, dan Sahibur Rasid, dengan entengnya bilang, “Ini bukan urusan kita, guys. Ini urusan Pemilu.” Seakan-akan mereka cuma mau bilang, “Serius? Kami sibuk di sini, sementara kalian sibuk ngurusin perkara ini?”
Nah, di balik semua ini, tentu para pakar teori konspirasi sedang bersiap-siap. “Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada permainan di balik layar?” Jangan-jangan, keputusan ini sebenarnya bagian dari skenario besar untuk melancarkan jalan Gibran menuju kursi kekuasaan? Kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Siapa tahu? Mungkin saja ada yang sedang bermain catur politik 5D yang kita belum paham.
Atau, lebih simpel lagi, ini cuma hari biasa di dunia politik Indonesia. Penuh intrik, drama, dan biaya perkara yang bahkan lebih murah dari tiket bioskop VIP. Para pengamat politik pun sibuk mencari makna di balik angka 342 ribu. Apakah ada simbolisme tertentu? Apakah ini kode rahasia yang mengarah ke… sesuatu? Mungkin saja. Kita tidak pernah tahu.
Juru Bicara PTUN, Irvan Mawardi, dengan gaya santainya mengatakan, “Sebenarnya gugatan ini salah alamat, sob. Urusan Pemilu itu bukan di sini. Tapi, ya, silakan banding kalau masih kurang puas.” Ah, santai banget jawabnya! Sambil nunggu drama lanjutan, mari kita duduk manis, nyeruput kopi liberika dan siap-siap lihat babak baru dari opera sabun politik kita ini.
Dan untuk PDIP? Sepertinya sedang menyiapkan langkah strategis untuk….(isi sendiri wak)
#camanewak
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
