[POST KOTA] Mempawah – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mempawah Kanda Abdul Rohman yang kerap dipanggil bang Eko menilai temuan 28 kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) di Kabupaten Mempawah sepanjang Januari–Juni 2026 harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah. Pemerintah dinilai tidak boleh sekadar menyampaikan keberhasilan pelaksanaan skrining, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan efektivitas program pencegahan yang telah dijalankan.
HMI mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Diskes PPKB) Mempawah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 3.660 orang. Namun, ditemukannya 28 kasus baru menunjukkan bahwa upaya edukasi, pencegahan, dan pengendalian penularan HIV masih memerlukan evaluasi yang lebih mendalam.
“Hasil skrining bukan hanya angka keberhasilan menemukan kasus, tetapi juga menjadi cermin bahwa masih ada persoalan yang harus segera dibenahi. Pemerintah jangan berhenti pada publikasi data, tetapi wajib menjelaskan mengapa kasus baru masih ditemukan dan apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk menekan penularan,” tegas Abdul Rohman.
HMI mempertanyakan sejauh mana efektivitas program penyuluhan yang selama ini dilaksanakan. Ketum organisasi tersebut menilai pemerintah perlu membuka data tren kasus HIV dalam beberapa tahun terakhir agar masyarakat dapat menilai apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan hasil.
Selain itu, HMI meminta Pemerintah Kabupaten Mempawah melakukan evaluasi terhadap jangkauan edukasi kesehatan, keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan, serta koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan HIV. Tanpa evaluasi yang terbuka, program penanggulangan dikhawatirkan hanya bersifat administratif dan belum menyentuh akar persoalan di masyarakat.
HMI juga mengingatkan bahwa penanggulangan HIV tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu. Fokus utama pemerintah harus tetap pada penguatan edukasi, perluasan akses pemeriksaan secara sukarela, pendampingan pasien, serta jaminan ketersediaan terapi antiretroviral (ARV).
“Jangan sampai pemerintah hanya hadir ketika menemukan kasus. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat terpapar melalui edukasi yang masif, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada upaya pencegahan,” ujar ketum HMI.
Sebagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu kesehatan masyarakat, HMI mendesak Pemerintah Kabupaten Mempawah menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar laporan statistik. Penanganan HIV harus diukur dari keberhasilan menekan angka infeksi baru, memperluas edukasi kepada masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membangun kepercayaan masyarakat untuk melakukan deteksi dini tanpa rasa takut maupun stigma.
HR
