POST KOTA ( KALBAR ) – Birokrasi adalah instrumen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Praktisi dan Pemerhati Hukum dari Universitas Panca Bhakti (UPB), Dr. Herman H. Munawar, keberadaan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, tidak ada artinya jika tidak menghadirkan pelayanan publik yang memadai. Hal ini disampaikan Herman dalam keterangannya pada Rabu (23/10/2024).
“Inti kehadiran pemerintah adalah pelayanan publik yang aman dan nyaman. Aman berarti semua data publik dijamin kerahasiaannya dan tidak bisa diakses oleh pihak yang tidak berhak. Sementara nyaman artinya personel yang bertugas benar-benar memahami tugasnya, memberikan pelayanan dengan tulus tanpa diskriminasi, dan masyarakat tidak perlu memberikan imbalan untuk mendapatkan pelayanan yang adil,” ucap Herman.
Dia menambahkan bahwa untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, dibentuklah Ombudsman RI melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2008. Lembaga ini memiliki tugas mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, termasuk oleh BUMN, BUMD, BHMN, serta lembaga swasta yang diberi tugas melayani masyarakat.
Namun, dalam satu dekade terakhir, Herman mengkritik bahwa Ombudsman RI gagal mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. “Kehadiran Ombudsman tidak memberikan dampak signifikan. Mereka terkesan hanya sekumpulan orang yang menikmati fasilitas negara tanpa ada hasil nyata,” kritiknya.
Ia juga menyoroti bahwa Ombudsman terlalu fokus pada aspek administrasi, bukan pada substansi pelayanan publik yang sebenarnya. “Banyak instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, masih bermasalah dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Oleh karena itu, Herman meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto dan DPR RI untuk segera mengevaluasi kinerja Ombudsman RI. “Inovasi pelayanan publik jauh dari harapan masyarakat, diskriminasi semakin nyata, dan Ombudsman yang dibebani fasilitas negara tidak menunjukkan output yang berarti,” tutupnya.
Udin Subari.
