POST KOTA ( PONTIANAK ) – Keputusan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, untuk menunjuk Edi Suryanto sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak menuai kecaman keras dari pengamat hukum dan pemerhati sosial, Dr. Herman Hofi Munawar yang didampingi Andi Hariadi,SH, Penunjukan ini dinilai tidak hanya mencoreng reputasi Kota Pontianak, tetapi juga mencerminkan ketidakpercayaan terhadap potensi lokal.
Edi Suryanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan menggantikan Ani Sofian yang sudah mengabdikan diri di Kota Pontianak. Rencananya, pelantikan akan dilaksanakan oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, pada Senin, 4 November 2024.
Herman mengapresiasi dedikasi Ani Sofian, tetapi merasa kecewa dengan keputusan Mendagri yang memilih sosok dari KPK sebagai pengganti. “Ini sangat menyedihkan! Keputusan ini seolah memberi sinyal bahwa Kota Pontianak bermasalah dengan korupsi. Meskipun ini hak prerogatif Kementerian Dalam Negeri, tindakan ini sangat mencoreng nama baik kota kita,” jelasnya.
Tambahnya, Herman Hofi menyatakan bahwa di Pontianak dan Kalimantan Barat masih banyak pejabat berintegritas yang mampu meneruskan kepemimpinan dengan lebih baik. “Kalau memang tidak ada yang kompeten dari pemerintah provinsi, mestinya masih ada banyak orang dari Kementerian Dalam Negeri yang bisa dipercaya. Kenapa harus dari KPK?”, tutur dia.
Ia juga mengkritik kurangnya perhatian terhadap prinsip otonomi daerah, yang seharusnya menghargai potensi dan kredibilitas pejabat lokal. “Pengangkatan pejabat KPK tidak akan efektif dalam waktu singkat untuk menanamkan sistem anti-korupsi. Ini bukan masalah yang bisa diatasi hanya dengan menunjuk seseorang dari KPK,” tegas Direktur LBH HERMAN HOFI LAW.
Selain itu, dia menekankan bahwa untuk menghapus praktik KKN, diperlukan perbaikan manajemen dan kepatuhan terhadap aturan anggaran. “Tidak mungkin dalam dua-tiga bulan bisa menanamkan unsur anti-korupsi. Kita butuh pembenahan menyeluruh, bukan hanya sekedar penggantian pejabat,” lanjut Herman
Meskipun Selaku Pakar Hukum. Beliau (Herman), berharap ada dampak positif dari penunjukan ini, ia menegaskan bahwa keputusan Mendagri telah memicu kekecewaan yang mendalam di kalangan masyarakat Pontianak. “Banyak pejabat profesional yang mampu dan memiliki kredibilitas untuk memimpin. Kami sangat tersinggung dengan keputusan ini!” Tutup Herman yang dikenal dekat dengan wartawan.
Udin Subari.
